Demonstrasi Prancis, Kemlu: WNI Tidak Terdampak 

AKSI demonstrasi menuntut reformasi pensiun dicabut masih terus berlanjut di Prancis. Tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak akibat kericuhan.

Diketahui aksi menentang usulan Presiden Prancis Emmanuel Macron itu Kamis (24/3) berujung ricuh. Pemerintah mengatakan puluhan polisi terluka dan banyak pengunjuk rasa ditangkap. 

"Hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak langsung dari aksi demonstrasi tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, Jumat (24/3).

Baca juga: Giliran Prancis Larang TikTok, Ikuti Langkah AS, Kanada, dan Inggris

Ia mengatakan kondisi di Prancis sedang tidak kondusif. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengawasi dan memastikan tidak ada warga Indonesia yang mengalami luka atau terdampak kericuhan. "KBRI Paris terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia," kata Judha.

Judha menambahkan, masyarakat Indonesia di Prancis diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati, menghindari kerumunan massa, tidak ikut serta aksi demonstrasi.

Baca juga: Demo Buruh Prancis Berujung Bentrok, 120 Polisi Terluka dan 80 Buruh Ditangkap

WNI, kata Judha, wajib selalu memantau situasi dan arahan otoritas setempat serta segera menghubungi KBRI Paris jika menghadapi keadaan darurat. Dia juga mengumumkan nomor Hotline KBRI Paris, +33 6 21 12 21 09 bagi WNI yang mencari bantuan atau tahu informasi terkait kerusuhan itu.

Keributan atas penerapan reformasi yang dipilih pemerintah untuk didorong tanpa pemungutan suara parlemen, telah berubah menjadi krisis domestik terbesar dari masa jabatan kedua Macron.

Kondisi itu juga membayangi kunjungan keluar negeri pertama kalinya untuk Raja Charles III minggu depan ke Prancis. Serikat pekerja telah mengumumkan pemogokan dan protes baru untuk Selasa (28/3).

Sementara jumlah pedemo di Paris dan kota-kota lain lebih tinggi dibandingkan aksi sebelumnya. Protes tersebut semakin meningkat setelah wawancara Macron dengan televisi swasta yang mengungkapkan akan memberlakukan aturan tersebut pada akhir tahun ini. (AFP/Z-3)