Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLISI anti huru-hara kembali bentrok dengan para pengunjuk rasa untuk malam kedua di Paris. Aksi demonstrasi terus berlanjut menentang rencana pemerintah untuk menaikkan usia pensiun di Prancis.
Kerusuhan yang meningkat sejak awal tahun telah mengakibatkan gelombang pemogokan dan sampah menumpuk di jalan-jalan Ibu Kota Prancis. Kondisi ini membuat Presiden Emmanuel Macron menghadapi tantangan terberat terhadap otoritasnya sejak protes 'Gilets Jaunes' atau Rompi Kuning pada Desember 2018.
Polisi menembakkan gas air mata pada Jumat (17/3) malam untuk mengatasi kekacauan saat para demonstran berkumpul di Place de la Concorde, dekat gedung parlemen Assemblee Nationale.
'Macron, Mundur!' teriak beberapa demonstran, mereka berbaris di hadapan barisan polisi anti huru-hara.
Protes di Place de Concorde yang elegan di Paris dimulai dengan semangat yang meriah ketika ribuan pengunjuk rasa bernyanyi, menari, dan menyalakan api unggun.
Namun, hal itu segera berubah menjadi adegan yang menggema ketika polisi anti huru-hara menyerbu dan menggunakan gas air mata untuk mengosongkan alun-alun, sementara beberapa demonstran menyalakan kembang api dan melemparkan batu ke arah polisi.
Baca juga: Gerakan Rompi Kuning, Protes Anti-Macron Dapat Hidup Kembali
Pada Kamis (16/3) malam, polisi juga memukuli kerumunan massa dengan tongkat dan menggunakan meriam air sementara kelompok-kelompok kecil, kemudian membakar jalanan di lingkungan yang nyaman di dekatnya.
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa 310 orang ditangkap dalam semalam, sebagian besar dari mereka berada di Paris.
Aksi protes yang tersebar juga terjadi di berbagai kota di Prancis, mulai dari pawai di Bordeaux hingga unjuk rasa di Toulouse.
Petugas pelabuhan di Calais untuk sementara waktu menghentikan kapal feri yang akan menyeberangi Selat Inggris menuju Dover. Beberapa kampus universitas di Paris diblokir dan para pengunjuk rasa menduduki jalan lingkar yang padat lalu lintasnya di sekitar ibu kota Prancis.
Para pengumpul sampah di Paris telah memperpanjang aksi mogok kerja mereka untuk hari ke-12, dengan tumpukan sampah yang berbau busuk menumpuk di jalan-jalan. Para pekerja kebersihan yang mogok juga terus memblokir tempat pembakaran sampah terbesar di Eropa dan dua tempat lain yang mengolah sampah dari ibukota. (Aljzeera/I-2)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved