Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan rencana baru untuk pertahanan negaranya di 2023.
Kim meminta persetujuan Partai Buruh untuk penambahan kekuatan senjata dan diplomatik.
Dia menjelaskan alasan di baliknya untuk mengantisipasi serangan musuh. Kim menilai Pyongyang harus mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi situasi terburuk.
Baca juga : Kim Jong Un Pecat Jenderal Tertinggi Militernya, Persiapkan Perang
Pada hari kedua pertemuan itu Kim dengan petinggi Partai Buruh, Rabu (28/12), Kim menjelaskan situasi menantang yang baru di Semenanjung Korea dan geopolitik.
Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Kim juga menetapkan arah untuk perjuangan anti-musuh dan tujuan untuk memperkuat pertahanan diri pada 2023.
“Dia merinci prinsip-prinsip urusan luar negeri dan arah perjuangan melawan musuh yang harus dipatuhi oleh partai dan pemerintah kita secara menyeluruh untuk melindungi hak kedaulatan dan membela kepentingan nasional,” lapor KCNA.
Baca juga : Kim Jong Un Minta Ilmuwannya Membuat Senjata Nuklir Terkuat
Tujuan inti baru untuk memperkuat kemampuan pertahanan Korea Utara yang akan direalisasikan pada 2023. Perencanaan ini telah mempertimbangkan berbagai fluktuasi situasi politik.
KCNA tidak memberikan perincian tentang tujuan pertahanan Korea Utara. Tetapi pernyataan Kim menunjukkan dia dapat terus mempercepat dan memperluas kemampuan militer negara itu.
Pertemuan tingkat tinggi di Pyongyang diadakan di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea setelah satu tahun uji coba senjata Korea Utara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca juga : Kim Jong-un Perintahkan Peningkatan Cepat Produksi Rudal dan Peluru Kendali
Latihan militer besar-besaran antara pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan drone Korea Utara menyeberang ke Korea Selatan. Seoul mengerahkan jet tempur dan helikopter namun gagal menghancurkan drone yang dikirim Pyongyang tersebut.
Tahun ini Pyongyang meluncurkan sejumlah rudal balistik. Itu bagian dari pengembangan senjata strategis lima tahun yang ditetapkan di kongres Partai Buruh pada awal 2021.
Daftar senjata yang akan dikembangkan di bawah rencana tersebut termasuk senjata nuklir taktis, rudal balistik antarbenua baru, hulu ledak hipersonik, kapal selam bertenaga nuklir, dan satelit pengintaian militer.
Selama pertemuan pleno, Kim juga menunjukkan serangkaian kekurangan di bidang sains, pendidikan dan kesehatan. Masalah ekonomi sorotan utama Kim karena gagal mengendalikan covid-19. (Aljazeera/Cah/OL-09)
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
Korea Utara menyebut Ketika Donald Trump memimpin Amerika Serkat (AS), tidak ada perubahan positif antara hubungan Korea Utara dan Negeri Paman Sam.
Korea Utara telah mengadakan pertemuan plenari Partai Pekerja Korea (WPK) yang dihadiri pemimpinnya, Kim Jong-un, membahas perjanjian kemitraan dengan Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Korea Selatan untuk tidak memberikan bantuan senjata untuk Ukraina.
Tiongkok tidak melihat bahwa perjanjian tersebut akan memanaskan kondisi Semenanjung Korea.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bergantian mengemudikan mobil Limosin Aurus pada Rabu (19/6), untuk berkeliling Pyongyang.
Jika MK menilai bahwa UU Pilkada dianggap masih merugikan pihak atau partai politik tertentu, kemungkinan MK akan menerima gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.
Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat (3).
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, buruh menyerukan kepada pemerintah untuk mengakhiri praktik outsourcing yang mereka nilai sebagai bentuk perbudakan modern.
Para buruh meminta pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan soal penetapan upah pekerja. Mereka menolak kenaikan upah murah atau sedikit.
Posko didirikan sebagai upaya yang ditempuh untuk menghadapi persoalan klasik seperti PHK dan pemberi kerja tak membayarkan THR kepada penerima kerja setiap tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved