Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Malaysia memberikan suara mendukung pada Sidang Darurat Khusus ke-11 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengadopsi resolusi tindakan terorisme terhadap Ukraina.
Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangannya Kamis (3/3) mengatakan, Malaysia menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap Piagam PBB, prinsip dasar integritas wilayah dan kedaulatan suatu negara yang tidak boleh dilanggar oleh negara manapun.
Meski tidak sepenuhnya setuju dengan isinya, Malaysia mendukung resolusi dalam pemungutan suara dan menyatakan sikap berprinsip negara yang menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah suatu negara yang sangat penting bagi.
Resolusi tersebut diadopsi pada Sidang Khusus ke-11 Majelis Umum PBB pada 2 Maret waktu New York dengan mengumpulkan dukungan 141 suara mendukung, lima menentang dan 35 abstain.
Kementerian Luar Negeri menjabarkan hubungan kerjasama yang erat dengan kedua negara, Rusia dan Ukraina, Malaysia menyadari bahwa situasi konflik yang kompleks dan rumit karena situasi geopolitik dan perbedaan dalam berbagai aspek yang terus menjadi perhatian kedua negara.
Terkait itu Malaysia berpandangan bahwa negara-negara yang terlibat konflik perlu mencari solusi melalui dialog dan pembicaraan damai.
Kementerian Luar Negeri atau Wisma Putra mengatakan Malaysia menyambut baik pembicaraan antara Rusia dan Ukraina di Belarus dan berharap pembicaraan akan berhasil.
Pada saat yang sama Malaysia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk terus mencari solusi atas konflik tersebut dan memainkan peran kuncinya dalam memastikan perdamaian dan keamanan global.
Sebagai negara anggota PBB yang bertanggung jawab, Malaysia menegaskan kembali komitmen berkelanjutan negara itu untuk solusi damai.
Wisma Putra akan terus mendukung upaya-upaya di tingkat internasional untuk mencari solusi konflik guna menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional, serta kemakmuran global.
Malaysia sebelumnya didesak oleh Delegasi Uni Eropa (UE) ke Malaysia untuk memberikan suara pada resolusi mengutuk agresi Rusia ke Ukraina pada sesi khusus UNGA yang diadakan pada 28 Februari hingga kemarin.
Duta Besar Prancis untuk Malaysia, Roland Galharague, dalam konferensi pers di Kuala Lumpur Selasa lalu dilaporkan telah mengatakan bahwa Malaysia sebelumnya telah memberikan suara untuk mendukung resolusi UNGA tentang invasi Rusia ke Krimea pada 2014. (OL-8)
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Sugiono secara khusus berpesan bahwa kredibilitas Dewan HAM harus dijaga oleh semua negara. Selama ini, Dewan HAM PBB berperan penting sebagai forum dialog dan kerja sama.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis Indonesia dapat mewujudkan net-zero emission lebih cepat dari target pada tahun 2060.
Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia, saat ini, merupakan salah satu penyumbang terbanyak jumlah Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.
Dalam pidatonya, Prabowo berbicara soal isu kemanusiaan yang tidak hanya dialami warga Palestina, tetapi juga Indonesia yang pernah merasakan dijajah oleh kolonialisme selama berabad-abad.
Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved