Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa sudah waktunya untuk meredakan ketegangan antara Rusia dan Barat terkait krisis Ukraina. Dia mengaku sangat khawatir dengan ancaman konflik.
"Sekarang waktunya untuk meredakan ketegangan dan mengurangi tindakan di lapangan," kata Guterres, yang sebelumnya berbicara dengan menteri luar negeri Rusia dan Ukraina dan menyatakan keprihatinan seriusnya atas situasi tersebut pada Senin (14/2).
Menyerukan diakhirinya retorika yang membara, Sekjen PBB mengatakan kepada wartawan bahwa dia sangat khawatir dengan meningkatnya ketegangan dan meningkatnya spekulasi tentang potensi konflik militer di Eropa.
"Kami sama sekali tidak dapat menerima bahkan kemungkinan konfrontasi yang membawa bencana seperti itu," tuturnya, bersikeras bahwa tidak ada alternatif selain diplomasi.
Baca juga: AS Relokasi Kedutaan di Ukraina dari Kyiv ke Lviv
Guterres meminta semua pihak untuk menghormati Piagam PBB dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
"Meninggalkan diplomasi untuk konfrontasi bukanlah langkah yang melampaui batas, itu adalah penyelaman di atas tebing," ujarnya.
Selama pembicaraan teleponnya, Guterres mengulangi pesannya kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dymtro Kuleba, bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan, menurut juru bicara Stephane Dujarric.
"Sekjen menyatakan kepada kedua menteri luar negeri keprihatinannya yang serius atas meningkatnya ketegangan di sekitar Ukraina," kata Dujarric kepada wartawan.
"Dia menyambut baik diskusi diplomatik yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan itu dan sekali lagi menggarisbawahi fakta bahwa tidak ada alternatif selain diplomasi,” tambahnya.
Dujarric mengatakan Guterres tetap yakin bahwa Rusia tidak akan menyerang Ukraina, sebuah posisi yang dia ungkapkan dalam konferensi pers bulan lalu.
"Saya tidak percaya pendapatnya telah berubah dengan cara apa pun," kata juru bicara itu selama pengarahan hariannya di markas besar PBB di New York.
PBB memiliki sekitar 1.660 staf di Ukraina termasuk 1.440 orang Ukraina dan 220 orang asing. "Tidak ada rencana untuk evakuasi atau relokasi staf PBB dari Ukraina,” ungkap Dujarric.
Dewan Keamanan PBB pada Kamis (17/2) akan mengadakan pertemuan tahunan tentang Ukraina dan perjanjian Minsk, yang berusaha untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas timur Ukraina. (Aiw/France24/OL-09)
Sekjen PBB António Guterres menegaskan tidak ada solusi militer untuk konflik AS-Iran.
Sekjen PBB Antonio Guterres kutuk serangan Israel ke Libanon. Ia memperingatkan risiko besar terhadap gencatan senjata Iran-AS dan mendesak jalur diplomasi segera.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkap adanya pesan dari AS melalui perantara. Di sisi lain, PBB peringatkan Lebanon jangan jadi 'Gaza kedua'.
Perwakilan Iran di PBB tegaskan AS pikat tanggung jawab penuh atas agresi militer. Semua pangkalan musuh di kawasan jadi target sah respons defensif.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Sebanyak 415 tentara AS terluka dan 13 tewas dalam operasi melawan Iran. Konflik meningkat sejak serangan gabungan AS-Israel pada Februari.
PBB catat 38.000 perempuan dan anak perempuan tewas di Gaza hingga akhir 2025 akibat perang. Rata-rata 47 nyawa melayang setiap hari di tengah hancurnya infrastruktur.
RENCANA pengendalian bersama Selat Hormuz oleh Amerika Serikat dan Iran menjadi dinamika baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan di Timur Tengah, di tengah konflik
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved