Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Indonesia dan negara-negara di dunia masih berupaya mendorong agar proses politik yang inklusif dapat berjalan di Afghanistan. Sekalipun, saat ini kelompok Taliban telah mengambil alih pemerintahan Afghanistan.
"Memang situasi sudah berubah, tapi Indonesia dan negara-negara dunia masih terus mendorong agar proses politik yang inklusif itu dapat berjalan," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam wawancara khusus via zoom dengan Media Indonesia, Selasa (24/8).
Baca juga: Menlu Ungkap Alasan Evakuasi WNI tidak Gunakan Pesawat Sipil
Retno menyoroti salah satu pernyataan dari pihak Taliban, yakni berusaha untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana inklusivitas yang akan diterapkan Taliban.
"Pertanyaannya memang seinklusif apa? Negara-negara dunia, termasuk Indonesia, tetap mendorong sekecil apapun kesempatannya. Penting bagi negara dunia, terutama negara-negara sekitar Afghanistan, untuk terus mendorong terjadinya proses politik yang inklusif, yang Afghan-owned, Afghan-led," imbuh Retno.
Baca juga: Biden Harap Bisa Selesaikan Evakuasi dari Afghanistan Tepat Waktu
Pihaknya optimistis dengan proses politik yang inklusif, kesempatan Afghanistan untuk menjadi negara yang stabil dan damai akan lebih besar. "Saya kira itu merupakan harapan rakyat Afghanistan, yang memang sudah tidak mengenyam perdamaian untuk waktu cukup lama," pungkas dia.
"Jadi sekali lagi, tetap posisi kita mendorong agar pembicaraan politik yang inklusif. Ini terus dicoba, walaupun situasi telah berubah. Masa depan Afghanistan sangat tergantung pada Afghanistan," tandas Retno.(OL-11)
Pemerintah terus lakukan negoisasi dengan Vietnam terkiat wilayah tumpang tindih ZEE dan landas kontingen
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Para duta besar disuguhkan kuliner seafood khas Labuan Bajo seperti Ikan Kerapu, Lobster, Cumi, Ikan Kua Asam. Olahan seafood itu berasal dari lapak-lapak UMKM kuliner Kampung Ujung.
KBRI di Beireut telah menetapkan wilayah Lebanon selatan sebagai daerah siaga 1. Sementara, kawasan Beureut dan sekitarnya siaga 2.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengecam blokade dan perusakan yang dilakukan pemukim Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan Gaza.
Kelompok ekstremis sayap kanan Israel, Senin (13/5), kembali memblokir truk bantuan di persimpangan Tarqumiya dan menghancurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Jalur Gaza.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved