Adu Argumen Anggota Parlemen Italia tentang RUU Homofobia

RUU Italia bernama Zan menyatakan bahwa sekolah dan badan publik lain harus menyelenggarakan upacara, pertemuan, dan kegiatan lain yang sesuai untuk hari antihomofobia. Mereka harus mempromosikan budaya hormat dan inklusi, memerangi prasangka, diskriminasi, dan kekerasan yang dimotivasi oleh orientasi seksual dan identitas gender.

Cesare Mirabelli, mantan presiden mahkamah konstitusi Italia, mengatakan kepada media Vatikan sendiri, Vatican News, bahwa undang-undang Italia mempertaruhkan beberapa kebebasan Gereja Katolik.

Dia berbicara tentang garis yang sangat tipis antara kebebasan berbicara dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Ia mencatat bahwa orang yang mengekspresikan pendapat mereka dengan cara yang damai tidak boleh menghadapi penuntutan.

Namun anggota parlemen kiri-tengah yang mensponsori RUU tersebut, Alessandro Zan dari Partai Demokrat, menolak argumen Vatikan. "Teks (undang-undang) tidak membatasi dengan cara apa pun kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama. Dan itu menghormati otonomi semua sekolah," tweetnya.

Pemimpin Liga sayap kanan, Matteo Salvini, mengatakan partainya sepenuhnya bersekutu dengan gereja. "Tidak untuk penyensoran dan pengadilan bagi mereka yang percaya bahwa ibu, ayah, dan keluarga ialah jantung masyarakat kita," kata Salvini di Twitter sambil berkeras bahwa dia menentang semua diskriminasi.

Hukum Zan telah dikritik oleh Konferensi Waligereja Italia sebagai tidak perlu karena undang-undang kejahatan kebencian Italia yang ada sudah cukup untuk memerangi homofobia.

Surat kabar Corriere della Sera mencatat Tahta Suci memiliki hak di bawah Concordat untuk menantang hukum.

Di Italia yang secara tradisional Katolik, Vatikan secara historis memiliki pengaruh besar, tetapi tetap relatif tenang ketika parlemen memungkinkan kemitraan sipil sesama jenis pada 2016.

Kementerian Luar Negeri Italia tidak menanggapi permintaan komentar tentang langkah Vatikan,yang dilakukan menjelang rapat umum Kebanggaan Roma pada 26 Juni atau pertama sejak pandemi.

Undang-undang Zan disahkan oleh majelis rendah parlemen pada November, tetapi persetujuan akhir masih jauh dari jaminan karena menghadapi tentangan keras dari Liga dan sayap kanan lain di Senat atas.

Pemerintah--koalisi persatuan nasional termasuk partai Salvini dan Zan yang dipimpin oleh teknokrat Mario Draghi, seorang Katolik yang taat--tidak memiliki posisi resmi dalam RUU tersebut. (AFP/OL-14)