Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BABAK terakhir pembicaraan antara Mesir, Ethiopia dan Sudan mengenai Bendungan Renaisans Besar Etiopia (GERD) telah berakhir tanpa kemajuan.
Delegasi dari tiga negara tersebut bertemu dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan dalam negosiasi mengenai bendungan besar Ethiopia di Sungai Nil, sebuah proyek yang menurut Addis Ababa adalah kunci untuk pembangunan ekonomi dan pembangkit listriknya.
Negosiasi yang diadakan di Kinshasa, Republik Demokrat Kongo, berakhir Selasa (6/4) tanpa mencapai kesepakatan.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mesir mengatakan pembicaraan gagal setelah Ethiopia menolak proposal Sudan untuk memasukkan mediator internasional dalam pembicaraan.
Juru bicara Ahmed Hafez mengatakan Ethiopia menolak Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika turut berperan dalam mengawasi perundingan.
"Posisi ini sekali lagi mengungkapkan kurangnya kemauan politik Ethiopia untuk bernegosiasi dengan itikad baik," kata Kemenlu Mesir dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sudan Mariam al-Sadiq al-Mahdi mengatakan tindakan sepihak Ethiopia atas bendungan itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional.
"Tanpa pendekatan baru untuk negosiasi, ada ruang bagi Ethiopia untuk memaksakan ketentuan yang harus diterima dan menempatkan semua orang di wilayah itu dalam bahaya besar," kata Mariam al-Sadiq al-Mahdi kepada wartawan.
Pejabat Ethiopia tidak segera berkomentar. GERD, yang direncanakan berkapasitas 6.500 megawatt dan akan menjadi bendungan terbesar di Afrika, telah menjadi sumber ketegangan sejak peletakan batu pertama pada April 2011.
Ethiopia mengatakan proyek bendungan adalah kunci pembangunan ekonomi dan pembangkit listrik untuk populasi 110 juta orang.
Namun Mesir khawatir bendungan itu akan membahayakan pasokan air Nil-nya, sementara Sudan mengkhawatirkan keamanan bendungan dan air mengalir melalui bendungan serta stasiun airnya sendiri.
Pekan lalu, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan akan ada ketidakstabilan yang tak terbayangkan di wilayah tersebut jika pasokan air Mesir terpengaruh oleh bendungan.
Tujuan pembicaraan tiga negara itu adalah untuk menghasilkan peta jalan untuk melanjutkan negosiasi sebelum Ethiopia mengisi bendungan untuk kedua kalinya. Sudan dan Mesir di satu sisi ingin mediasi diperluas untuk mencakup AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Uni Eropa yang saat ini memegang peran sebagai pengamat, bukan mediator.”
Namun, poin utama yang mencuat adalah bahwa Ethiopia ingin pembicaraan GERD dipimpin hanya oleh Uni Afrika.
Ethiopia juga mengatakan bahwa Mesir dan Sudan datang dengan poin-poin yang tidak menjadi agenda, seperti menunda pengisian GERD hingga tercapai kesepakatan.
Ethiopia mengumumkan pengisian kedua akan dilakukan pada Juli dan direncanakan untuk menyimpan 13,5 miliar meter kubik air.
Jumlah tersebut dua kali lebih banyak dari yang disimpan di GERD pada pengisian pertama tahun lalu, yang berdampak pada stasiun air dan beberapa pertanian di sepanjang Sungai Nil dan mempengaruhi pasokan air dari lima juta orang di negara itu.
Presiden pendiri Asosiasi Pembangunan Berkelanjutan Dunia, Allam Ahmed bahwa negara atau blok yang belum terlibat dalam negosiasi sebelumnya dan dianggap independen seperti AS, Kanada, atau Tiongkok kemungkinan harus melakukannya, memainkan peran mediasi untuk memajukan pembicaraan.
“Konflik akan terus meningkat dan saya pikir harus ada intervensi di tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
Dia mengatakan bahwa tidak ada pihak yang secara serius mempertimbangkan untuk menghancurkan bendungan, tetapi para ahli teknis independen perlu meneliti data tentang bendungan yang dipegang oleh Ethiopia untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.
“Masalah yang belum terselesaikan dapat diselesaikan dengan cepat jika kita dapat melakukan evaluasi teknis yang transparan terhadap bendungan, itulah poin kuncinya,” tuturnya. ((Aiw/Aljazeera/OL-09)
Penyebab air berwarna hitam itu berasal dari tempat budi daya cacing di Sungai Cedok, Desa Cikidang.
KEJAHATAN lingkungan berupa pencemaran air tanah dan sungai yang diduga oleh limbah industri dan masyarakat di wilayah Bekasi Raya yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi terus terjadi.
DIDUGA tidak kuat saat berenang, seorang remaja di Tulungagung, Jawa Timur, tenggelam dan hilang di sungai Brantas. Tim SAR gabungan mengerahkan dua perahu karet.
Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) menjadi salah satu langkah berkelanjutan dalam menjaga kesehatan dan lingkungan masyarakat di sekitar aliran sungai.
BUAYA liar bermoncong panjang atau biasa disebut senyulong ditemukan terperangkap di jaring ikan di aliran anak sungai Musi oleh warga.
DUA jenazah dewasa dan anak berjenis kelamin perempuan ditemukan mengambang di aliran Sungai Citarum, Kampung Daraulin, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke pesantren Darunnajah tersebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di bidang pendidikan Islam antara Indonesia dan Mesir.
PEMIMPIN kelompok pejuang Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh mengadakan pembicaraan dengan Qatar, Mesir, dan Turki untuk meninjau perkembangan gencatan senjata di Jalur Gaza.
TERDAKWA kasus rudapaksa anak di bawah umur, Taha Mohamed Taha Ali Elatfy alias Tito bin Mohamed, warga negara Mesir, dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara, Selasa (2/7).
Diharapkan hubungan UIII dan Al-Azhar semakin berkembang, terutama dalam bidang kerja sama akademik dan penelitian, demi meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Tinggi Islam.
Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyatakan kesediaan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengajukan respons mereka kepada mediator Qatar dan Mesir.
Para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Yordania, UEA, Qatar, dan Mesir mengungkapkan pentingnya menanggapi serius proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden AS Joe Biden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved