Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HAMPIR140 LSM dari 31 negara menandatangani surat terbuka kemarin yang menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar setelah kudeta militer pada awal bulan ini.
"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera memberlakukan embargo senjata global terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer dan untuk mencegah junta melakukan pelanggaran lebih lanjut," kata surat itu.
Lebih lanjut, surat tersebut menyebutkan bahwa pemerintah yang mengizinkan transfer senjata ke Myanmar - termasuk Tiongkok, India, Israel, Korea Utara, Filipina, Rusia, dan Ukraina - harus segera menghentikan pasokan senjata, amunisi, dan peralatan terkait.
Baca juga :Seluruh Tersangka Pembunuh Wartawan Malta Tertangkap
Tiga dari negara yang disebutkan saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan: anggota tetap Tiongkok dan Rusia - yang keduanya memegang hak veto di badan tersebut - dan anggota tidak tetap India.
"Mengingat kekejaman massal terhadap Rohingya, puluhan tahun kejahatan perang, dan penggulingan pemerintah terpilih, paling tidak Dewan Keamanan PBB dapat melakukan embargo senjata global terhadap Myanmar," tulis Direktur Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth.
"Dewan Keamanan juga harus menjatuhkan sanksi yang ditargetkan, larangan perjalanan global, dan pembekuan aset pimpinan junta dan konglomerat milik militer," kata para penandatangan, yang juga mencakup puluhan LSM Asia. (Malay Mail/OL-2)
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved