Hadapi Tuduhan Kejahatan Perang, Presiden Kosovo Mundur

PRESIDEN Kosovo Hashim Thaci, pemimpin selama perang kemerdekaan Kosovo, telah mengundurkan diri untuk menghadapi tuduhan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di pengadilan khusus yang berbasis di Den Haag.

Thaci mengumumkan pengunduran dirinya pada konferensi pers pada hari Kamis (5/11). Hal itu menyusul pembertahuan bahwa Spesialist Chamber Kosovo di Den Haag telah mengkonfirmasi tuduhannya.

"Saya mengundurkan diri mulai hari ini," kata Thaci kepada wartawan di ibukota Kosovo, Pristina.

Dia mengatakan bahwa mundur dari kursi presiden merupakan upayanya untuk melindungi integritas jabatan itu. "Untuk melindungi integritas kepresidenan Kosovo."

Langkah itu dilakukan setelah sekutu terdekatnya dan ketua Partai Demokrat, Kadri Veseli, juga menghadapi tuduhan yang sama. Keduanya akan pergi ke Den Haag untuk persidangan, menyusul penangkapan Jakup Krasniqi, seorang politisi veteran Kosovo dan mantan juru bicara Tentara Pembebasan Kosovo (KLA).

Setelah penangkapan Krasniqi pada hari Kamis, dia dipindahkan ke Den Haag. Hal itu disampaikan oleh Pengadilan Kejahatan Perang Kosovo, tanpa memberikan rincian tentang tuduhan terhadapnya.

Menurut draf dakwaan yang terungkap pada bulan Juni, Thaci dan sembilan orang lainnya telah melakukan hampir 100 pembunuhan dan kekejaman lainnya. Kejahatan itu dilakukan terhadap "ratusan korban yang diketahui dari Kosovo Albania, Serbia, Roma, dan etnis lainnya" dan termasuk lawan politiknya.

Baca juga : Kenya Perpanjang Jam Malam Hingga 3 Januari

Thaci adalah pemimpin para pejuang di Kosovo Liberation Army (KLA) selama perang 1998-1999. Dia ditanyai tentang perannya dalam konflik 1990-an oleh jaksa penuntut di Den Haag untuk pertama kalinya pada Juli.

Seperti Thaci, Krasniqi akan menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Spesialist Chamber Kosovo. Penangkapan Krasniqi terjadi setelah polisi bersenjata lengkap dari Misi Aturan-Hukum Uni Eropa (EULEX) di Kosovo menggerebek rumahnya di pinggiran ibu kota, Pristina.

Spesialist Chamber didirikan di Den Haag pada tahun 2015 untuk menangani kasus-kasus dugaan kejahatan oleh gerilyawan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) selama perang yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan Kosovo dari Serbia.

Pengadilan yang berbasis di Den Haag diatur oleh hukum Kosovo, tetapi dikelola oleh hakim dan jaksa internasional.

Perang, yang berakhir setelah serangan udara pimpinan NATO, menewaskan lebih dari 10.000 orang dan 1.641 orang masih belum ditemukan. Serbia sendiri tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008. Kedua negara pun telah terlibat dalam negosiasi yang ditengahi dengan Uni Eropa sejak 2011 dalam upaya untuk menormalkan hubungan dan membuka pintu bagi keanggotaan UE.(AlJazeera/OL-2)