Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA telah menyelesaikan tugas sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB selama Agustus 2020.
Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB melaksanakan 50 kegiatan, baik dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung. Itu termasuk mengesahkan empat resolusi perdamaian dunia.
Hingga hari terakhir, yakni 31 Agustus 2020, Presidensi Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB. Di samping itu, DK PBB juga menghasilkan 4 resolusi dan 3 Pernyataan Pers.
Baca juga: Indonesia Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasi Palestina
Presidensi Indonesia juga menyelenggarakan tiga signature events. Adapun Menteri Luar Negeri RI memimpin dua pertemuan High-Level Open Debate prakarsa Indonesia. Itu mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemic, serta keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir. Selain itu, diselenggarakan pertemuan Arria Formula mengenai serangan siber terhadap infrastruktur vital.
"Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengesahkan empat resolusi. Rinciannya, resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Libanon (UNIFIL), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia," bunyi keterangan resmi Kementerian Luat Negeri RI, Selasa (1/9).
Resolusi DK PBB mengenai personel penjaga perdamaian perempuan merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB. Dalam hal ini, disponsori 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB.
Baca juga: Jadi Presiden DK PBB Lagi, Indonesia Siapkan Program Kerja
Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB. Namun, tidak dapat disahkan karena veto dari satu negara. Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut.
Tidak hanya pertemuan formal DK PBB, Indonesia juga memprakarsai dan memimpin berbagai pertemuan penting lainnya. Indonesia memimpin breakfast meeting dan Sofa Talks dengan para Duta Besar DK PBB di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pertemuan dengan Sekjen PBB, briefing kepada anggota PBB di awal dan akhir Presidensi, serta briefing kepada LSM dan media yang khusus meliput mengenai PBB.
Selama memegang presidensi, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai jembatan (bridge builder), memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia di tengah pandemi covid-19 dan menjaga prinsip hukum internasional.(OL-11)
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved