AS Sambut Baik Keputusan Duterte

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak keberatan dengan keputusan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengakhiri perjanjian militer yang telah berlangsung beberapa dekade dengan Amerika Serikat. Menurut Trump, hal itu justru akan menghemat keuangan negaranya.

Sebelumnya, Duterte mengumumkan penghentian Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) pada Selasa (11/2). Keputusan penghentian perjanjian tersebut akan berlaku dalam waktu 180 hari.

Keputusan Duterte tersebut dipicu oleh sikap AS yang menolak memberi visa untuk mantan kepala polisi Filipina yang memimpin perang berdarah terhadap narkoba.

Langkah Duterte tersebut dinilai oleh Menteri Pertahanan AS Mark Esper sebagai langkah “yang patut disayangkan” karena terjadi saat AS dan sekutunya menekan Tiongkok untuk mematuhi aturan internasional di Asia.

Berbeda dengan Esper, Trump mengaku tidak akan mencoba membujuk Duterte untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

“Ya, saya tidak pernah keberatan untuk jujur. Kami sangat membantu Filipina. Kami membantu mereka mengalahkan ISIS. Saya tidak begitu keberatan jika mereka ingin melakukan itu karena akan menghemat banyak uang. Pandangan saya berbeda dari yang lain,” kata Trump, Kamis (13/2).

Trump mengatakan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Duterte. “Kita akan lihat apa yang terjadi,” tambahnya.

Trump sebelumnya sering menyatakan keinginan untuk membawa pasukan militer AS pulang dari pengerahan selama puluhan tahun di luar negeri dan memiliki beberapa sekutu bersenjata yang kuat untuk membayar lebih banyak untuk hak pertahanan AS.

 
Kepentingan militer   

Keputusan Duterte dapat menyulitkan kepentingan militer AS di wilayah Asia-Pasifik. Beberapa senator Filipina dengan cepat berusaha untuk memblokir langkah itu, dengan alasan Duterte tidak punya hak untuk secara sepihak membatalkan pakta internasional yang telah diratifikasi oleh senat negara itu.  

VFA penting bagi aliansi AS-Filipina secara keseluruhan dan menetapkan aturan untuk tentara AS yang beroperasi di Filipina, bekas wilayah AS. Washington menyebut hubung­an AS-Filipina sangat erat dan sukar sekali diubah, meskipun ada keluhan Duterte yang mencakup tuduhan kemunafikan AS dan perlakuan buruk.   

Anggota parlemen di Filipina prihatin karena tanpa VFA maka pakta yang membentuk aliansi AS-Filipina tidak akan relevan lagi yaitu Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang dibuat di bawah pemerintahan Obama dan Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951. Bantuan pertahanan dari AS senilai US$1,3 miliar sejak 1998 juga sangat penting bagi Filipina. (AFP/Ant/Nur/X-11)