Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
FILIPINA yang meradang setelah Amerika Serikat mengkritik langkah Manila menahan kritikus vocal pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
"Filipina telah melarang dua anggota parlemen Amerika Serikat (AS) melakukan kunjungan dan akan memperkenalkan pembatasan masuk yang lebih ketat bagi warga AS jika Washington memberlakukan sanksi atas penahanan seorang kritikus pemerintah terkemuka," kata juru bicara Presiden Rodrigo Duterte, Jumat (27/12).
Presiden Duterte akan memberlakukan persyaratan pada warga negara AS untuk mendapatkan visa seandainya pejabat Filipina yang terlibat dalam penahanan Senator Leila de Lima ditolak masuk ke AS, seperti yang diupayakan oleh senator AS Richard Durbin dan Patrick Leahy.
Langkah Duterte dilakukan setelah Kongres AS menyetujui anggaran 2020 yang berisi ketentuan yang diperkenalkan oleh para senator terhadap siapa pun yang terlibat dalam penahanan de Lima.
De Lima didakwa dengan pelanggaran narkoba pada 2017 setelah ia memimpin penyelidikan pembunuhan massal selama perang antinarkoba Duterte yang terkenal kejam.
Baca juga: Korban Tewas Topan Phanfone di Filipina Bertambah Jadi 28 Orang
"Kami tidak akan duduk diam jika mereka (AS) terus mengganggu proses kami sebagai negara berdaulat," kata juru bicara kepresidenan Filipina Salvador Panelo dalam konferensi pers reguler.
Filipina memberikan bebas visa masuk hingga 30 hari kepada orang AS. Sebanyak 792.000 warga ‘Negeri Paman Sam’ melakukan kunjungan dalam sembilan bulan pertama 2019, hampir 13% dari kedatangan orang asing ke negara itu, data pemerintah menunjukkan.
Kedutaan Besar AS di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai ancaman tersebut.
Panelo mengatakan pembatasan perjalanan atas penahanan de Lima adalah omong kosong karena dia tidak dipenjara tetapi ditahan sambil menunggu persidangan karena kejahatan.
"Kasus Senator de Lima bukan tentang penganiayaan tetapi penuntutan," terangnya.
Duterte tidak menutupi penghinaannya terhadap AS dan apa yang dia anggap kemunafikan dan campur tangan Washington, meskipun dia mengakui kebanyakan orang Filipina dan militernya sangat menghormati mantan penguasa kolonial negara mereka.
Amerika Serikat adalah sekutu pertahanan terbesar Filipina dan sumber utama pengaruh Barat. Jutaan orang Filipina memiliki kerabat yang merupakan warga negara AS. (Bloomberg/OL-1)
Penjaga Pantai Filipina mempersiapkan penempatan penghalang terapung dan selang penyedot untuk menangani tumpahan minyak dan mencegahnya mencapai ibu kota, Manila.
Sebanyak 14 orang meninggal dunia akibat diterjang Topan Gaemi di Filipina. Lebih dari satu juta orang terdampak dan 1,3 juta hectare lahan pertanian hancur.
Di Filipina, topan gaemi memperburuk kondisi hujan, menyebabkan kapal tanker MT Terra Nova terbalik dan satu kapal kargo tenggelam di lepas pantai selatan Taiwan.
Salah satu perbedaan utama kuliner Malaysia dan Filipina yang ditemui Erwan Huessaff adalah dalam penggunaan rempah-rempah dan intensitas rasa.
Kontak dagang ini ditandai dengan kesepakatan ekspor kopi specialty asal Kabupaten Bandung ke Filipina sebanyak tiga kontainer.
JEPANG dan Filipina telah menandatangani pakta pertahanan yang memungkinkan penempatan pasukan di wilayah masing-masing terkait ancaman militer Tiongkok.
Ditjen Imigrasi Kemenkumham meluncurkan layanan golden visa bagi WNA. Jenis visa itu ditujukan kepada WNA yang memiliki tujuan produktif di sektor investasi selama tinggal di Indonesia.
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengimbau jemaah yang menggunakan visa nonhaji agar tidak memaksakan diri dan segera kembali ke Indonesia.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk menindak tegas travel haji dan umrah yang tidak mengikuti tata aturan pemerintah Arab Saudi.
PEMERINTAH Arab Saudi tengah memperketat pemeriksaan terhadap jemaah, khususnya untuk mengidentifikasi jemaah yang menggunakan visa non haji. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Jemaah pemegang visa umrah 1445 H harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved