Boris Johnson Tolak Tunda Brexit

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson mengungkapkan ketidaksudiannya untuk menunda lagi pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Ia mengaku lebih baik mati ketimbang kembali meminta penundaan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Hal itu ia tegaskan untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa yang dijadwalkan pada 31 Oktober mendatang. "Saya lebih baik mati di selokan daripada harus meminta Uni Eropa kembali menunda Brexit," ujar Johnson saat berpidato di Akademi Kepolisian Wakefield, West Yorkshire, Inggris, Kamis (5/9) waktu setempat.

Sebelumnya, parlemen Inggris menjegal rancangan undang-undang (RUU) yang dapat meloloskan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau no deal, Rabu (4/9).

Sebanyak 329 anggota parlemen tidak memberikan dukungan kepada PM Johnson, sedangkan 300 lainnya memberikan dukungan.

Selain itu, parlemen Inggris juga menolak dilakukannya percepatan pemilu guna mengatasi kebuntuan politik, yang menandakan tiga tahun referendum Brexit sejak pertama kali digulirkan pada 2016.

Tak hanya itu, adik Boris Johnson, yakni Jo Johnson memutuskan untuk mundur dari jabatan sebagai menteri muda dan anggota parlemen, Kamis (5/9), beberapa saat setelah mantan Wali Kota London tersebut harus menerima kekalahan dalam voting di parlemen.

Jo Johnson tampak sangat menentang Brexit. Dalam pernyataan pengunduran dirinya, ia beralasan karena dihadapkan pada konflik tak terselesaikan antara loyalitas kepada keluarga dan kepentingan Inggris. Jo juga menyatakan tidak akan mengikuti pemilihan umum berikutnya sebagai anggota parlemen.

Johnson menderita kekalahan di parlemen pekan ini ketika ia kehilangan mayoritas suara di parlemen. Beberapa kalangan Partai Konservatif memberontak dan bergabung dengan partai oposisi pemerintah. Ia pun mengaku kembali mengajukan usul percepatan pemilu pada Senin pekan depan dan menantang oposisi untuk mendukungnya kali ini.

Inisiatif pemilihan

Johnson, yang menjabat pada Juli lalu berjanji untuk memberikan Brexit dalam segala situasi, berharap untuk mendapatkan kembali inisiatif dengan pemilihan sebelum KTT Uni Eropa.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Yougov pada Senin dan Selasa menunjukkan Partai Konservatif yang memimpin Buruh sebesar 25% hingga 35%.

Demokrat Liberal pro-Eropa berada pada 16%, sedangkan Partai Brexit dari populis Nigel Farage berada di tempat keempat dengan 11%.

Sementara itu, Partai Buruh menginginkan pemilihan, waspada untuk mengadakan pemilihan sebelum 31 Oktober 2019, yang dapat memberi Boris Johnson mayoritas untuk mendorong rencananya.

Pemilu yang akan digelar semakin memecah Inggris di tengah krisis Brexit yang masih terus berkepanjangan. Dua pilihan utama yang ada sekarang ialah sikap radikal Johnson untuk meninggalkan UE pada 31 Oktober dengan atau tanpa kesepakatan.

Pilihan kedua, sesuai dengan tawaran Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, untuk menggelar referendum baru dengan pilihan tetap berada di Uni Eropa. (AFP/I-1)