Ke Depan, RI Mesti Terlibat Proses Perdamaian Korea

EFEK pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong un di Singapura bukan hanya untuk Asia Tenggara saja. Analis Politik Internasional LIPI Adriana Elisabeth menyayangkan mengapa Indonesia terlambat mengajukan diri menjadi fasilitator. Padahal, pertemuan itu berdampak global karena akan membicarakan program denuklirisasi--program Korut yang berdampak massal.

"Presiden Jokowi sebelumnya sudah mendorong agar Indonesia bisa jadi fasilitator. Bisa menyediakan tempat pertemuan. Tapi sayang kita terlambat."

Namun menurut Adriana, pertemuan ini pasati ada lanjutannya. Sehingga, dia menyarankan Indonesia memantau pertemuan sekarang untuk selanjutnya bisa menawarkan diri.

"Pertemuan ini kan mungkin tidak satu kali. Proses perdamaian ini tidak bisa cepat juga. Bisa saja Indonesia terus mengikuti proses ini dan untuk summit atau pertemuan-pertemuan berikutnya membicarakan perdamaian di Korea itu bisa kita mengusulkan jadi tempat pertemuan berikutnya."

Hal ini dinilai sangat penting, apalagi Indonesia sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga 2020 sehingga bertanggungjawab untuk perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

"Jadi kalau Indonesia bisa ikut berperan untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, ini akan sangat jelas peran Indonesia. Ini bukan persoalan mudah tapi Indonesia bisa ikut berperan selain membawa misi politik luar negeri kita, ini juga salah satu hot issue jika Indonesia bisa mengarahkan perdamaian di Semenanjung terjadi, itu prestasi yang bagus sekali," jelas Adriana.

Terkait hasil pertemuan Trump-Kim, menurutnya, publik tidak bisa berharap banyak. Apalagi kedua negara itu memiliki defenisi denuklirisasi yang berbeda sekali

"Kalau pertemuan pertama mungkin tidak biaa terlalu tinggi ekspektasi kita. Karena kalau mau bertemu saja itu sudah sebuah pencapaian yang besar. Kerjaannya Korea Selatan berat juga. Nah.. artinya pertemuan besok itu sudah ada capaian yang baik bagi dua pihak yaitu akhirnya mau bertemu," urai Adriana.

"Yang pasti pembangunan kekuatan nuklir untuk tujuan damai sebenarnya diperbolehkan. Nah Korea Utara sejauh mana mau berkomitmen. Itu yang kita tidak tahu."