UI Pastikan Investigasi Dugaan Kekerasan Berjalan Komprehensif

UNIVERSITAS Indonesia (UI) menyampaikan proses investigasi perkembangan lanjutan terkait penanganan dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum berjalan secara komprehensif dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI, fakultas, serta unit terkait di tingkat universitas.

Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan sebanyak 16 mahasiswa yang juga sebagai terduga terlibat dalam peristiwa tersebut tengah menjalani proses pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

"Penanganan telah berjalan dalam koridor formal sejak korban menyampaikan laporan langsung kepada Satgas PPK disertai bukti pendukung," kata Erwin, Rabu (15/4).

Baca juga : UI Pastikan Proses Investigasi Dugaan Kekerasan Seksual oleh 16 Mahasiswa FH Transparan

Selain itu, laporan tambahan yang difasilitasi melalui perwakilan mahasiswa turut menjadi bagian dari bahan penelusuran. Seluruh laporan diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan akurasi fakta dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Tahapan penanganan yang sedang berlangsung mencakup pemeriksaan para pihak, pendalaman kronologi, verifikasi alat bukti, serta penyusunan rekomendasi oleh Satgas PPK.

Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pimpinan kampus dalam menetapkan keputusan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi akademik sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.

Baca juga : UI Raih Kenaikan Peringkat Signifikan di QS World University Rankings by Subject 2026

UI menegaskan kembali bahwa pendekatan yang digunakan dalam penanganan kasus ini berorientasi pada perlindungan korban (victim-centered), dengan memastikan tersedianya pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik secara berkelanjutan.

"Kerahasiaan identitas korban dan pihak terkait juga dijaga secara ketat sepanjang proses berlangsung," ujar Erwin.

Sehubungan dengan hal tersebut, UI mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi serta menghindari spekulasi yang dapat mengganggu proses penanganan. Partisipasi publik yang bijak sangat penting dalam menjaga integritas proses serta melindungi seluruh pihak yang terlibat. (Iam/P-3)