Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan mobil operasional untuk berbelanja.
“Mobil Operasional SPPG itu dipakai untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan Posyandu, jangan dipakai untuk belanja, apa lagi untuk urusan lain,” ujarnya di Solo, Selasa (24/2) malam.
Nanik mengingatkan Kepala SPPG dalam Rapat Koordinasi dengan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se Wilayah Solo Raya. Rapat Koordinasi itu dihadiri 933 orang pengelola dapur MBG yang terdiri dari para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi, se Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu menekankan bahwa mobil operasional SPPG harus dipakai sesuai peruntukannya. Sebab, dirinya masih sering mendengar laporan bahwa mobil operasional SPPG dipakai untuk berbelanja ke pasar. “Kalau masih ada mobil operasional SPPG yang dipakai untuk berbelanja ke pasar, saya suspend!” ujarnya dengan tegas.
Ia menekankan hal itu karena mobil operasional MBG memang khusus dipakai untuk mendistribusikan MBG. Karena itu, kebersihan maupun higienitas mobil operasional SPPG harus dijaga dengan ketat. Sementara jika dipakai untuk berbelanja ke pasar, bisa dipastikan bahwa bahan baku pangan yang dibeli masih harus dibersihkan lagi.
Nanik pun mengingatkan, kalaupun Mitra memaksa untuk memakai mobil operasional SPPG untuk berbelanja atau urusan lain yang tidak berkaitan dengan distribusi MBG, Kepala SPPG harus menolak dengan tegas. Saat berbelanja, pihak Mitra atau supplier yang harus mengupayakan kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan pangan ke SPPG.
Sementara itu, ketika bahan baku pangan yang dipasok supplier sampai di SPPG pada sore hari, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Asisten Lapangan harus mengecek semua bahan baku pangan itu. Pengawas Gizi harus mengecek kondisi, kualitas, dan juga kesegaran bahan pangan yang dibeli Mitra dari para supplier, serta apakah sesui dengan menu yang dirancang Pengawas Gizi pada hari itu.
Pengawas Keuangan juga harus mengecek apakah harga bahan pangan yang dibeli dan dipasok supplier sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, tidak ada mark up, sesuai dengan anggaran yang dirancang Pengawas Keuangan, serta mengumpulkan kuitansi pembelian bahan baku itu. Sementara Asisten Lapangan yang akan menimbang, dan mengukur volume bahan pangan yang datang, apakah sesuai dengan rencana.
Nanik menekankan bahwa Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Asisten Lapangan harus ada di SPPG dan mengecek dengan teliti ketika bahan baku pangan datang. Sebab, di sinilah titik krusial yang akan berdampak besar jika meleset. “Kalau anda menemukan bahan baku sudah tidak layak, apalagi busuk, dan harganya dimarkup, jangan terima. Anda harus tegas. Kembalikan kepada supplier, dan minta yang baru,” ujarnya.
Pengecekan yang teliti dan keputusan yang tegas sangat diperlukan pada titik krusial ini. Sebab, dalam beberapa kasus kejadian keamanan pangan yang dialami beberapa SPPG, sebenarnya saat penerimaan bahan baku sudah sempat terpantau kondisi bahan baku pangan yang kurang segar atau kurang baik. Namun, Asisten Lapangan yang bertugas menerima bahan baku pangan tidak berani bertindak tegas.
Dengan pengawasan ketat dari tiga unsur pengelola dapur tersebut, Nanik berharap keamanan dan kualitas MBG tetap terjaga demi para penerima manfaat. (RO/P-4)
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
BANJIR besar melanda sejumlah daerah di Padang pada November 2025 lalu. Beruntung saat itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Padang turut aktif.
PTPP sukses menyelesaikan proyek SPPG di 15 provinsi dalam 37 hari. Proyek ini mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Susu segar di Boyolali diolah jadi ribuan kemasan untuk 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
DLH Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan terus memantau standar lingkungan dalam pengelolaan dan operasional SPPG di wilayah tersebut. DLH Banjarbaru.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 15 April 2026, sebanyak 13.576 SPPG telah mengantongi SLHS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved