Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Hal tersebut disampaikan Arifah dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Kamis (29/1). Menurutnya, optimalisasi distribusi MBG penting untuk memastikan peningkatan kualitas gizi generasi mendatang sekaligus memperkuat pola pengasuhan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
"Kemen PPPA mendukung Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun dan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Cakupan penerima manfaat juga semakin inklusif, yakni diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan tujuan mencegah stunting sejak dini," kata Arifah.
Ia menambahkan, ke depan diperlukan penguatan jangkauan program agar pemenuhan gizi juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak di panti asuhan maupun anak yang berada di rumah aman akibat kekerasan.
Selain itu, Arifah berharap pemenuhan gizi anak tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga berlanjut di tingkat keluarga. Penguatan peran orang tua, khususnya ibu, dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan pangan bergizi di rumah.
"Penguatan peran ibu menjadi kunci keberlanjutan Program MBG. Kami mendorong penciptaan ekosistem bagi para ibu agar memiliki pemahaman yang baik tentang gizi dan ketahanan pangan keluarga," ujarnya.
Menteri PPPA juga menekankan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, terutama bagi pekerja perempuan yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penyelarasan dan validasi data penerima manfaat Program MBG, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelarasan data dilakukan lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah perbedaan data penerima.
"Dalam pengelolaan MBG terdapat perbedaan data yang nanti akan kita selesaikan bersama. Data dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait akan diselaraskan oleh tim pelaksana," ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, data tersebut akan dimanfaatkan untuk mengukur perkembangan anak sebelum dan setelah menerima MBG, baik dari sisi fisik maupun pertumbuhan jangka panjang.
Terkait pelaksanaan Program MBG selama bulan puasa, Zulkifli memastikan layanan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan. Sementara itu, pemberian MBG bagi anak sekolah akan disesuaikan dari sisi waktu dan jenis makanan.
"Prinsipnya, pelayanan MBG tetap berjalan dan tidak terhenti bagi seluruh kelompok sasaran," tuturnya. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
enteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi prihatin terhadap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved