Pemerintah Berencana Manfaatkan Pangan Lokal dalam MBG di Daerah 3T

PEMERINTAH berencana memanfaatkan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto mencontohkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, yang kaya akan sumber pangan lokal.

“Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya saat kunjungan kerja di wilayah tersebut, baru-baru ini, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (10/8).

Selain ikan, hasil pertanian lokal seperti sayur dan buah juga berperan besar dalam pemenuhan gizi. Andirko menyebut pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memenuhi amanat Perpres 81 Tahun 2024. Namun hal itu juga memperkuat ketahanan pangan daerah dan menggerakkan perekonomian setempat.

Baca juga : Pakar Kebijakan Publik: Tata Kelola MBG Masih Jauh dari Transparan, Harus Dievaluasi Total

Ia juga menyoroti peran Koperasi Desa Merah Putih dalam mendukung rantai pasok MBG. Menurutnya, Kopdes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan bahan pangan strategis lainnya.

“Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” jelas Andriko.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menekankan pentingnya sinergi antar pihak untuk memanfaatkan bahan pangan lokal secara optimal. 

Baca juga : 3 Rekomendasi CISDI untuk Program Makan Bergizi Gratis

“Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai, seperti ikan dan komoditas lain. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.

Menurut Nani, pelaksanaan MBG di daerah 3T memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain. Untuk itu pihaknya meninjau langsung untuk mendapatkan data lapangan sebanyak mungkin agar solusi yang diambil tepat sasaran.

Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Sitti Aida Adha Taridala menekankan bahwa keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari mutu dan keberlanjutan menu.

“Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis. Dapur MBG di Morotai perlu memanfaatkan ikan segar, sayur, buah, dan bahan pokok lokal yang memenuhi kriteria keamanan pangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan melalui pelatihan pengelola, standarisasi peralatan dapur, dan pengawasan rantai pasok. (H-4)