Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS. Sebanyak 8 ton kopi diekspor ke Dubai.
Pelepasan ini dilakukan sekaligus pembukaan Festival dan Expo 'Aka Basamo' di Lembah Harau, Sumbar, Sabtu (21/6). Turut hadir jajaran anggota Komisi IV dan Wagub Sumatera Barat Vasko Ruseimy.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya," ujar Raja Antoni dalam keterangan yang diterima, Minggu (22/6).
Pemasaran kopi dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini diketahui sudah menerapkan sistem traceability berbasis teknologi blokchain sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
"Kita bisa ekspor kopi ke dubai dan dengan teknologi traceabilitynya bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, tempat, nanti ketahuan. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa," ujar Raja Antoni.
Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut dirinya ingin melakukan klaster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial. Ia menyebut salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
"Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi 4 DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan," ujat Titiek.
Titiek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial. Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
"Kami sampaikan apresiasi pada Menteri Kehutanan dan jajaran, Bupati 50 kota dan jajaran yang telah menggelar acara. Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing," ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam acara, Menhut dan Pimpinan Komisi IV juga memberikan 45 paket bantuan small grant senilai Rp 3,07 miliar dan penyerahan 17 dokumen legalitas KUPS Enterprise. (P-4)
Pemerintah Jepang bahkan berencana menyelenggarakan upacara penyambutan khusus saat komodo tiba di Jepang.
Ajakan Indonesia kepada Jepang untuk turut melakukan investasi karbon ini sejalan dengan pertemuan bilateral kedua negara di Negeri Sakura.
Pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyambut baik usulan tersebut dan mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan technical workshop.
Dia pun mengajak semua pihak khususnya di Kementerian Kehutanan untuk menjaga kesehatan.
Hal ini mencakup penyediaan tempat sampah yang memadai serta petugas kebersihan yang cukup guna menjaga kelestarian lingkungan.
PEMERINTAH menyiapkan rancangan instruksi presiden atau inpres penyelamatan populasi Gajah Sumatra. Salah satu mamalia terbesar itu kini semakin menyusut habibatnya di alam.
BPDLH resmi memulai proyek Blended Finance Model (BFM) untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui skema pembiayaan inklusif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, penantian masyarakat selama ini akhirnya terwujud dengan diterimanya SK Perhutanan Sosial.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Penanganan kasus ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan program perhutanan sosial tidak disusupi aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved