Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, (21/04), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.
Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.
“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,”ujar Anggoro.
Pihaknya menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,”imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.
“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,”ujar Dadan
Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.
"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,"terang Anggoro.
Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.
"Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera,"tutup Anggoro.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja, sekaligus memperkuat program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui skema perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Melalui kerja sama ini, kami berharap para pekerja di sektor ini tidak hanya mendapat penghasilan, tetapi juga rasa aman dalam bekerja," ujar Multanti.
"Kami tentu segera menindaklanjuti kerja sama ini dengan penyusunan langkah-langkah implementasi teknis di lapangan, termasuk sosialisasi dan pendaftaran kepesertaan secara masif kepada para pelaku usaha dan pekerja di sektor terkait," jelasnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Multanti menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung program MBG.
"Tugas kami adalah melindungi tenaga kerja. Dan kami selalu siap mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran," katanya. (RO/Z-2)
Menurut Dadan, kegiatan BGN yang ditangani oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.
Sementara chiller yang dipakai adalah chiller bekas. Dapur Citeurup 2 itu juga tidak menyediakan ruangan tempat istirahat untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.
Salah satu dapur yang disorot Nanik adalah SPPG Tani Mulya 3 di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Sebab, dapur MBG itu dialihfungsikan dari sebuah rumah bertingkat 3 ke bawah.
MBG tidak dipahami semata sebagai program bantuan, tetapi juga investasi sosial untuk kepentingan masa depan anak-anak Indonesia.
BGN menghentikan sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini alasannya.
Badan Gizi Nasional mengatur distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Siswa dapat menu fresh 5 hari, kelompok 3B hingga Sabtu, dan daerah 3T menu pangan kering.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
APPMBGI Summit 2026 perkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk cetak generasi unggul dan gerakkan ekonomi lokal secara inklusif.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penghentian pembelian motor listrik untuk program MBG SPPG 2026, menyebutkan miskomunikasi dalam pengadaan tahun lalu.
BGN minta maaf atas insiden MBG di Jakarta Timur, tanggung biaya korban dan suspend SPPG Pondok Kelapa usai 60 orang terdampak makanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional SPPG Pondok Kelapa usai 60 siswa keracunan Makan Bergizi Gratis. BGN tanggung biaya medis dan evaluasi standar dapur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved