KOPRI PB PMII Soroti Implementasi Makan Bergizi Gratis

KORPS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PB PMII menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah digalakkan pemerintah. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Sasaran utama ini program ini adalah Peserta Didik (SD, SMP, SMA dan santri), anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil dan menyusui. 

Kondisi anak-anak di Indonesia hari ini menghadapi sejumlah tantangan terkait gizi, termasuk kondisi wasting (2,4%), underweight (6,8%), overweight (10,8%), obesitas (9,2%), dan anemia (26,8%). Masalah-masalah ini berdampak negatif pada kesehatan serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif mereka. 

Sementara itu, prevalensi stunting pada ibu hamil dan menyusui di Indonesia pada 2023 masih tinggi, mencapai 21,5%, yang jauh dari target penurunan menjadi 14% pada 2024. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan KOPRI PB PMII, Khotijah mengatakan potensi besar program MBG dalam memajukan sektor pertanian dan pangan. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan produk lokal untuk mendukung petani dan nelayan.

Baca juga : NasDem: Berantas Kemiskinan di Jakarta dengan Pendidikan Bermutu

Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari Aliyatus sholikhah menambahkan dukungan KOPRI PB PMII terhadap program MBG. Namun, ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam pelaksanaan program untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan.

Di berbagai negara, penyediaan makanan bergizi di sekolah diatur melalui undang-undang, seperti National School Lunch Act 1946 di Amerika Serikat, Shokuiku Kihon Hō
1954 di Jepang, hingga National Food Security Act 2013 di India. Regulasi ini menegaskan pentingnya menjamin kualitas dan keamanan makanan sekaligus mengintegrasikan program ke dalam kurikulum pendidikan. 

"Di Indonesia, perhatian terhadap MBG meningkat menjelang
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan menjadi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," katanya, dalam keterangan resmi, Kamis (9/1).

Baca juga : Ajang FLS2N Kemendikbud-Ristek Cetak Bibit Talenta Muda Bidang Seni Budaya

KOPRI PB PMII mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menyusun program MBG. Namun, juga menyoroti sejumlah tantangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan efektivitas program tersebut. Beberapa tantangan yang diidentifikasi KOPRI PB PMII antara lain distribusi tidak merata, program MBG belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Kemudian perempuan belum menjadi prioritas. Padahal ibu hamil dan menyusui yang merupakan kelompok rentan belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam program ini. 

Berikutnya, kurangnya pemenuhan gizi dan keberagaman menu. Menu yang disediakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

Baca juga : 53 Kepala SMA-SMK dan SMP Negeri di Depok Terancam Dipecat jika Terima Siswa Titipan di PPDB

Menurut Wulan, KOPRI PB PMII merekomendasikan untuk pemerintah memprioritaskan ibu hamil dan menyusui. "Memberikan perhatian khusus pada kelompok perempuan yang rentan dengan menyediakan tambahan nutrisi," ujarnya.

Kemudian kolaborasi multisektor. Ia mengatakan pemerintah harus memperkuat kerja sama termasuk dengan masyarakat, dan sektor swasta dalam mengawasi pelaksanaan program itu. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pemanfaatan bahan pangan lokal, mendorong pembentukan undang-undang khusus tentang MBG untuk memastikan keberlanjutan program.

"Terakhir pemerintah perlu menerapkan konsep zero waste dan keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG," pungkasnya. (I-2)