Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan susu tak diwajibkan setiap hari dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dimulai hari ini, Senin (6/1).
“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” papar Hasan, di Jakarta, Senin (6/1).
Dari keterangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Hasan menuturkan pemberian susu paling sedikit akan dilakukan seminggu satu kali. Susu, ujar dia, bukanlah menu wajib dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Susu itu bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” tegas Hasan.
Hasan mengemukakan setiap harinya menu makan bergizi gratis akan dirotasi agar tak monoton.
“Di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam. Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar,” tandasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini tidak hanya menyasar anak sekolah tapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved