Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 34 pemerintah daerah (pemda) meraih anugerah Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan itu diberikan pada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang telah berhasil turut andil dalam memperbaiki kualitas lingkungan.
Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan penghargaan ini ditujukan kepada kepala pimpinan pemerintah yang memiliki kemampuan dan perspektif lingkungan (green leadership) Dalam membangun tim dan menggunakan kemampuan mereka dalam membuat keputusan.
Baca juga : Pemantauan Sampah saat Mudik Lebaran Jadi Tanggung Jawab Pemda
“Green Leadership adalah sebuah kepemimpinan yang berspektif lingkungan, memegang semangat, proaktif, inisiatif, dan reaktif terhadap kepentingan orang banyak dan orang semesta memiliki visi pada keseimbangan antara daya topologi dan pembangunan baik fisik maupun non-fisik,” katanya di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Rabu (18/9).
Menurut Siti, kepemimpinan model green leadership memiliki visi pada keseimbangan antara daya topang ekologi dan pembangunan, fisik maupun nonfisik. Di sisi lain, pemimpin juga mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal akses tiap sumber daya sehingga dapat memformulasi kebijakan ramah lingkungan sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat.
Pada tahun ini, sebanyak 34 pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten menerima penghargaan Nirwasita Tantra. Total penghargaan ini diberikan kepada 21 kepala daerah, 18 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 34 Pemerintah Daerah.
Baca juga : Indonesia Jadi Contoh Internasional dalam REDD+ dan RBP Emisi Karbon
Sementara itu, Tim Panelis Nirwasita Tantra 2024 Soeryo Adiwibowo mengatakan, para kepala daerah tidak hanya menjalankan aktivitas roda pemerintahan, tetapi juga harus mempunyai jiwa yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Tim panelis pun melakukan seleksi penilaian terhadap pimpinan kepala daerah dan DPRD dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan maupun program kerja terutama sesuai dengan fenomena global yang dihadapi.
“Tim panelis telah menerima sebanyak 224 dokumen kinerja yang dikirim oleh 17 provinsi, 148 kabupaten dan 59 kota. Dari segi kualitas kami melihat perbedaan yang signifikan, dalam proses review penilaian selama 7 tahun terakhir, kami menjumpai teknik penulisan semakin baik. Tim Panelis kewalahan mereview dokumen indeks kinerja daerah yang rata-rata minimum 400 halaman,” jelasnya.
Penerima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2023 untuk kepala daerah yaitu Walikota Surabaya, Walikota Padang, Walikota Bogor, Walikota Balikpapan, Walikota Banjarmasin, Walikota Sukabumi, Kategori Kota Kecil, Walikota Probolinggo, Walikota Bontang, Walikota Banjarbaru,
Sementara itu, penerima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2023 untuk Pimpinan DPRD meliputi DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Aceh, DPRD Tingkat Kota yaitu DPRD Kota Surabaya, DPRD Kota Padang, DPRD Kota Bogor, DPRD Kota Balikpapan, DPRD Kota Banjarmasin, DPRD Kota Sukabumi, Kategori Kota Kecil, DPRD Kota Probolinggo, DPRD Kota Bontang, DPRD Kota Solok;
Sementara itu, penerima penghargaan Green Leadership Nirwasita untuk Pimpinan DPRD Tingkat Kabupaten ialah DPRD Kabupaten Jombang, DPRD Kabupaten Trenggalek, DPRD Kabupaten Boyolali, DPRD Kabupaten Ciamis, Kategori Kabupaten Kecil, DPRD Kabupaten Bangka Selatan, DPRD Kabupaten Bengkalis, DPRD Kabupaten Siak. (H-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved