Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar mengatakan bahwa secara administrasi, pelantikan Menteri Sosial yang baru yaitu Saifullah Yusuf (Gus Ipul) lebih bertujuan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar tanpa adanya kekosongan kepemimpinan. Khususnya terkait dengan program bantuan sosial (bansos).
“Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial dengan sisa waktu yang singkat, tidak akan ada reformasi besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Fokus utamanya mungkin hanya menuntaskan program-program bantuan sosial yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak bencana atau kelompok rentan. Penggantian ini lebih berfungsi sebagai upaya memastikan program sosial tetap berjalan dengan baik hingga akhir periode pemerintahan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/9).
Namun jika dilihat secara politik, menurut Wahyu pelantikan ini menunjukkan upaya Jokowi mempengaruhi susunan kabinet mendatang dan memastikan pengaruhnya tetap ada.
Baca juga : Gus Ipul Siap Kerja Bersama Menteri dari PKB
“Jokowi juga khawatir terhadap potensi perubahan kekuasaan yang bisa merugikan posisinya, baik secara politis maupun pribadi, jika individu yang menjabat tidak lagi tunduk pada pengaruhnya. Publik juga bisa merasakan bahwa saat ini trah Jokowi mulai diusik oleh kekuatan tertentu, baik terkait isu gratifikasi maupun dugaan korupsi pertambangan,” kata Wahyu.
Dia juga merasa pemilihan sosok Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merupakan hal yang sudah dipikirkan secara matang oleh Jokowi.
“Gus Ipul relatif bisa dikendalikan oleh Jokowi, dibandingkan mengganti posisi menteri dengan kader PDIP,” pungkasnya. (Z-9)
Pernyataan itu disampaikan usai dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden bersama pemerintah daerah dan pilar sosial di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/4).
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bertujuan memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Mensos Saifullah Yusuf mendukung pemberian bantuan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan melalui skema PBI, sebagai bentuk perlindungan sosial sesuai amanat UUD 1945.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menindak 2.708 pegawai Kemensos yang tidak hadir tanpa keterangan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
KEMENTERIAN Sosial menyatakan akan membuka opsi pengaktifan kembali atau reaktivasi otomatis peserta PBI JKN yang menderita penyakit kronis dan katastropik.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait carut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved