Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Pertanian Syaiful Bahari mengatakan pernyataan kontroversial Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal masyarakat yang diminta tidak boros pangan menyesatkan dan menyakitkan masyarakat.
Menurut Syaiful, apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur atau bahkan Bapanas dibubarkan.
"Bapanas dibentuk oleh pemerintah untuk memantau dan mengatasi defisit beras dan inflasi pangan. Alih-alih memberikan penjelasan yang rasional, malah membuat pernyataan yang aneh-aneh dan pembodohan di masyarakat," kecam Syaiful lewat keterangan resmi, Rabu (31/7).
Baca juga : Realisasi Impor Beras sudah Mencapai 2,2 Juta Ton
Sekarang ini, sambung Syaiful, Bapanas harus mempertanggungjawabkan kepada publik alasan mengapa impor beras yang dilakukan belakangan ini sangat tinggi.
"Pekerjaannya (Bapanas) bukan hanya menaikkan HET dan pengesahan impor beras, kalau hanya itu buat apa dibentuk Bapanas, cukup Kementan dan Bulog," katanya.
"Jadi, sebaiknya presiden melakukan evaluasi kembali tentang keberadaan Bapanas, apakah masih efektif atau tidak. Atau malah terjadi tumpang tindih fungsi dan tugas-tugasnya dengan kementerian atau lembaga lainnya," sambung Syaiful.
Baca juga : Presiden Jokowi dan Bapanas Pastikan Stok dan Harga Pangan Terjaga
Sebelumnya, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy memberikan solusi unguk mengurangi impor beras, salah satunya melalui program setop boros pangan.
"Berdasarkan data BPS maupun dunia, pangan yang hilang karena terbuang ada 30%. Ini setara dengan memberikan makan ke 60-120 juta jiwa. Sehingga kalau kita berhenti boros pangan ini misalnya 20% dari 30% yang terbuang, Insya Allah beras kebutuhan nasional 31 juta ton," klaim Edhy di Jakarta, Senin (29/7).
Saat ini, Edhy menyebut kebutuhan beras masyrakat Indoensia rata-rata di angka 2,6 juta ton per bulan. Jika masyarakat bisa menghemat 20% dari total yang terbuang, ia mengatakan Indonesia bisa menghemat 6 juta ton beras.
"Ini bisa memberikan makan ke 60-80 juta jiwa . Kalau kita bisa hemat 20% saja, impor tidak perlu dilakukan. Karena impor kita sudah 2,2 juta ton. Artinya kalau kita bisa hemat setop boros pangan ini Insya Allah kita tidak impor," tandasnya. (Z-1)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved