Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Terkait dengan hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyatakan, pembentukan satgas bukanlah solusi dari masalah kecurangan di dunia pendidikan.
"Tahun lalu juga dibentuk satgas, dampaknya apa? Ga ada dampak apa-apa, tahun ini kecurangan tambah marak," kata Ubaid saat dihubungi, Selasa (2/7).
Menurut pengamatannya, di satgas tahun lalu yang ditindak tegas hanya peserta didik, mereka langsung dicoret dan didiskualifikasi. Sementara oknum sekolah, oknum dinas, oknum pejabat lainnya masih gentayangan sampe sekarang.
Baca juga : Kisruh Kecurangan dalam PPDB, Menko PMK Minta Pemda Evaluasi Pemerataan Pendidikan
"Lagi-lagi sanksi itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas," imbuh dia.
Ia menegaskan, meskipun ada satgas, tak kan bisa menghalau kecurangan. Karena oknum yg melakukan kecurangan itu tidak hanya dari luar, tapi juga terindikasi kuat ada di dalam sistem dan juga dalam ekosistem pendidikan.
"Sistem PPDB kita masih belum berkeadilan, tapi malah melukai dan mendiskriminasi peserta didik. Jadi banyak yg merasa, dengan sistem yg sekarang, haknya untuk mendapatkan pendidikan bukan dipenuhi pemerintah tapi mereka diamputasi atas nama jonasi, prestasi, afirmasi, dan akal-akalan jalur lainnya," pungkas dia. (Ata/Z-7)
MARAKNYA aksi kecurangan yang terungkap pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan sistem yang dijalankan.
PULUHAN Piagam palsu mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Kabar itu dibenarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas temuan ‘Siswa Titipan Masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Siluman’
Terbatasnya jumlah kursi dinilai membuka peluang berbagai pihak untuk menghalalkan segala cara.
DIREKTUR Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud-Ristek Muhammad Hasbi menyatakan bahwa sistem pengawasan dan monitoring penyelenggaraan PPDB dilakukan secara berlapis dan berjenjang.
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved