Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INFORMASI terkait persyaratan dan sejumlah ketentuan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus disosialisasikan secara masif agar sistem yang diterapkan memberikan hasil sesuai yang direncanakan.
"Ketika sistem PPDB sudah dipersiapkan, ketentuan dalam sistem tersebut harus dipahami oleh semua yang terlibat, termasuk para petugas, orangtua, hingga calon peserta didik yang mendaftar. Jadi harus benar-benar disampaikan dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Minggu (9/6), memperkirakan banyak bangku kosong pada jalur prestasi PPDB tahun ini karena tidak banyak peminat seperti tahun lalu. Padahal kuota jalur prestasi untuk SMP, SMA, dan SMK tersedia 23% dari total kuota PPDB.
Baca juga : Proses Pembangunan Butuh Gerak Bersama Anak Bangsa yang Dilandasi Nilai-Nilai Pancasila
Kuota tersebut dibagi menjadi dua, yakni kuota jalur prestasi akademik sebesar 18% dan nonakademik sebesar 5%. Sementara tersedia juga jalur afirmasi (25%), jalur zonasi (50%), dan jalur perpindahan tugas orangtua (2%).
Menurut Lestari, pengalaman pada penyelenggaraan PPDB tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun berikutnya. Bila tahun lalu jalur prestasi pada PPDB minim peminat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, seharusnya dicari tahu penyebabnya, sehingga efektivitas jalur prestasi tahun ini dapat ditingkatkan.
Menurut Rerie, bila minimnya para calon peserta didik mengakses jalur prestasi disebabkan kurang dipahami berbagai ketentuan pada jalur prestasi itu, seharusnya pihak penyelenggara menyosialisasikan persyaratan dan ketentuan pada jalur prestasi secara masif.
Langkah yang sama, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, juga harus dilakukan pada jalur lain yang disediakan. Dengan demikian, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sistem PPDB yang dipersiapkan mampu dijalankan sesuai dengan yang direncanakan bersama.
Rerie sangat berharap dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kualitas pada penyelenggaraan PPDB di seluruh Indonesia. Karenanya, tambah dia, penyelenggaraan PPDB dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa sesuai minat dan kemampuan mereka untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak. (Z-2)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB. Mereka juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak fair yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Sosiolog UNJ, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan banyak orangtua rela melakukan berbagai cara untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah negeri.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved