Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diterjunkan untuk memeriksa makanan yang diberikan kepada jemaah haji. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan yang dikirimkan oleh katering haji di Madinah maupun Makkah bebas dari bahan-bahan berbahaya.
"Kami dari Badan POM bersama-sama tim Kemenag (Kementerian Agama) ikut melaksanakan pemeriksaan makanan, dapur katering, dan memeriksa sampel makanan yang dikirimkan ke Daker (daerah kerja)," ungkap anggota BPOM Fitria Azelini, saat ditemui di Daker Madinah, Kamis (30/05).
BPOM menerjunkan lima petugas untuk memeriksa bahan makanan yang didistribusikan kepada jemaah haji. Mereka memeriksa sampel seluruh katering di Madinah dan Makkah yang menyuplai makanan tersebut.
Baca juga : Banyak Diberangkatkan ke Makkah, Kasus Jemaah Haji yang Tersesat Berkurang
Fitria melanjutkan selain memeriksa makanan, pihaknya juga memastikan distributor dari produsen makan siap saji yang dikirimkan untuk jemaah haji saat berada di Armuzna (Arafah, Mina dan Muzdalifah) nanti melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan.
"Sejauh ini, dari sampling yang kami uji kami tidak menemukan bahan-bahan berbahaya. Memenuhi syarat semuanya. Tidak ditemukan bahan makanan berbahaya dari katering yang didistribusikan ke jemaah haji," papar Fitria .
Dia menambahkan, jika nanti ditemukan bahan makanan berbahaya di salah satu makanan, BPOM akan menyampaikan ke Kemenag agar dihentikan penggunaannya. "Jadi kami menginformasikan ke kasi konsumsi Kemenag," ujarnya.
Baca juga : Jelang Bergeser ke Makkah, Petugas Matangkan Penanganan Krisis Jemaah
Selain makanan, BPOM juga memeriksa obat-obatan yang terdapat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) baik yang di kloter maupun sektor untuk memastikannya sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan pada makanan.
Tim BPOM bertugas di Madinah selama empat hari untuk memeriksa seluruh sampel makanan dari katering yang ada di Madinah. Sebelumnya mereka juga memeriksa katering di Jeddah selama tiga hari.
Selanjutnya, mereka akan kembali meluncur ke Makkah untuk memeriksa sampel di 51 katering penyuplai makanan jemaah di Kota Suci itu. "Harapan kami sampai ke depan di Makkah makanan untuk jamaah kita aman dari bahan-bahan berbahaya," pungkas Fitria. (Z-7)
Dapur maktab juga menyiapkan air panas bagi jemaah yang hendak minum kopi atau teh.
Sebanyak 2,2 juta boks katering telah dibagikan ke jemaah di Madinah. Sementata 9,6 juta boks telah dibagikan kepada jemaah di Makkah.
Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti kebutuhan Indonesia untuk mandiri dalam penyediaan katering bagi jemaah haji, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.
Timwas Haji DPR RI menemukan sejumlah merek asal Indonesia dibajak negara lain. Beberapa merek tersebut di antaranya rojo lele untuk tepung, pandan wangi untuk beras.
Data kebutuhan menu lansia dari ketua kloter sangat penting untuk memastikan semua jemaah lansia dalam rombongannya mendapatkan menu sesuai kebutuhannya.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terjadi deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024 secara month to month (mtm). Deflasi pada Juli merupakan yang terdalam dibandingkan Juni 2024.
Ke-10 makanan ini dipercaya dapat melancarkan dan emningkatkan asi yang bagus untuk bayi yang baru lahir.
Produksi ASI yang optimal sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Raniah Alaydroes menceritakan makanan dengan penampilan yang menarik menjadi cara andalannya mengenalkan variasi makanan kepada anak.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved