Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi komitmen dan kinerja seluruh jajarannya dalam menjalankan tugas dan fungsi secara berkualitas, akuntabel, dan transparan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek atas Nilai Kerja Anggaran (NKA), Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Tahun 2023, yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jakarta.
Kinerja anggaran dan akuntabilitas kinerja merupakan dua indikator penting yang menunjukkan seberapa baik kementerian/lembaga dalam menggunakan dan mengelola anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis kementerian.
Nadiem menyampaikan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan dari gerakan Merdeka Belajar sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kita, serta program dan anggaran yang harus fokus pada tiga hal, yaitu alokasi dan pemanfaatan yang berkualitas, berbasis kinerja, dan berorientasi kepada hasil.
Baca juga : Ditiadakannya Jurnal Ilmiah Jadi Kemunduran Bagi Dunia Pendidikan Indonesia
“Ketiga hal tersebut harus senantiasa menjadi pedoman kita dalam melanjutkan gerakan Merdeka Belajar, agar upaya perbaikan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat terus dan semakin terakselerasi,” ujar Nadiem melalui keterangan resmi, Rabu (1/5).
Lebih lanjut, dia mengimbau agar ke depannya, penerapan sistem akuntabilitas kinerja serta sistem pengelolaan dan pemanfaatan anggaran di masing-masing satuan kerja harus menjadi perhatian khusus. ”Seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek perlu menyusun perencanaan dan melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran yang berfokus pada program prioritas dan berbasis pada kebutuhan stakeholder kita,” tuturnya.
Nadiem pun mengucapkan selamat kepada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek.
”Apresiasi kami setinggi-tingginya atas keberhasilan dalam mengelola akuntabilitas kinerja. Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menguatkan komitmen dan kinerja dalam melayani masyarakat," tandasnya. (Z-11)
Pendidikan vokasi bisa menjadi mitra bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa maju bersama.
Presiden BEM Unsoed Maulana Ihsanul Huda mengatakan UKT tidak naik baru sebatas pernyataan, belum sampai peraturan resmi.
Dirjen Dikti-Ristek, Abdul Haris, menindaklanjuti arahan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dengan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri
PTN perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi.
Dunia pendidikan sudah berada di jalur yang benar, tetapi tugas seluruh elemen pendidikan untuk terus mengawalnya masih belum selesai.
Pemerintah Kabupaten Klaten (Jateng) menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 di Alun-Alun Klaten, Kamis (2/5). Upacara dipimpin Bupati Sri Mulyani.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved