Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melayani penunaian zakat bagi pejabat dan pegawai Bappenas RI, pada rangkaian acara Zakat Wakaf Impact Forum 2024.
Secara simbolis, bukti setor zakat pejabat Bappenas diserahkan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan kepada Sekretaris Utama Bappenas RI Teni Widuriyanti yang mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI dan disaksikan Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad dalam acara Zakat Wakaf Impact Forum 2024 di Gedung Bappenas RI, Jakarta, pada Rabu (20/3).
Pejabat eselon 1 dan 2 Bappenas yang membayarkan zakatnya melaui BAZNAS di antaranya Sekretaris Utama Bappenas RI Teni Widuriyanti, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan .Amich Alhumami, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Didik Darmanto, dan Kepala Biro Umum Bappenas Oktorika selaku Ketua UPZ Bappenas RI, yang diikuti para pejabat dan pegawai lainnya.
Baca juga : BAZNAS Berikan Penghargaan Lifetime Achievement untuk Presiden dan Wapres
Ketua BAZNAS RI Noor Achmad MA., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bappenas RI dan berharap kementerian serta lembaga pemerintah lainnya dapat mencontoh Bappenas RI yang ikut membantu mendorong gerakan Nikmat Berzakat BAZNAS ini.
"Terima kasih kepada Bappenas RI karena telah menggelar Zakat Wakaf Impact Forum ini dan juga ikut mendorong gerakan zakat dengan membayarkan zakat para pejabat dan pegawainya tadi melalui BAZNAS," katanya.
"Semoga bisa dicontoh oleh kementerian dan lembaga negara yang lain," harapnya.
Baca juga : Kemenag Sebut KUA akan Berperan sebagai Unit Pengelola Zakat
Noor menambahkan dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS selalu berpedoman pada aspek regulasi dan menjaga amanah undang-undang dalam rangka membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, apa yang ditugaskan kepada BAZNAS adalah dalam rangka untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat," ucapnya.
Kerja sama layanan pembayaran zakat dengan UPZ Bappenas digelar untuk memberikan kemudahan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah di bulan Ramadhan 1445 H serta membantu penyaluran zakat kepada mustahik. (Z-8)
Baznas dan Poroz tidak hanya berkolaborasi dalam program Z-Auto, dan program lainnya saja, tetapi juga melakukan sertifikasi terhadap amil-amil zakat yang ada di bawah naungan Poroz.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali mencatat prestasi luar biasa dengan meraih dua penghargaan bergengsi
Pembaharuan izin operasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen YBM BRILiaN dalam mengelola dana ZIS masyarakat sesuai dengan ketetapan syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meraih penghargaan Global Good Governance (3G) Awards 2024 pada kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai tidak ada umat muslim yang miskin. Oleh karenanya, perlu upaya menyadarkan wajib zakat agar mengeluarkan rezekinya.
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved