Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WACANA pembiayaan program makan siang gratis dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai akan menjadi beban dan masalah baru terutama pembiayaan bagi guru.
Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembiayaan program makan siang gratis dari Paslon nomor urut 2 bakal dibiayai dari dana BOS.
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri dengan tegas menolak rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS. Hal itu dikarenakan dana BOS mencangkup banyak hal dalam sektor pendidikan termasuk membayar gaji guru.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi X DPR Tolak Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis
"Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," kata Iman, Sabtu (2/3).
Jika mengharapkan pemenuhan gizi pada anak sekolah maka guru dan tenaga honorer juga perlu pemenuhan gizi terutama pada keluarganya.
"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," ujarnya.
Baca juga : Ahli Gizi: Program Makan Gratis Tidak Akan Efektif Atasi Stunting Jika Mengabaikan Faktor Lain
Sehingga skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN. Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan.
Untuk sekolah jenjang SD data BPS menunjukkan 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU," jelasnya.
Baca juga : AHY Akui Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas di Rapat Kabinet
Selain itu kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.
Pada 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Sehingga jika ingin menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer.
Iman mengatakan bahwa banyak SD yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu sendiri kurang. Setiap anak di SD setahun mendapat Rp900 ribu dari dana BOS. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp2.830 per siswa. Sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis yakni Rp15 ribu.
Dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.
"Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang." pungkasnya. (Z-10)
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terkait program makan siang gratis, sumber anggarannya akan diputuskan setelah ada pengumuman KPU
Beberapa kepala sekolah di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menolak dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyentil program makan siang gratis dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. beredar kabar program akan menggunakan dana BOS
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved