Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERATAAN akses pendidikan harus terus menjadi perhatian serius agar proses peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera terwujud.
"Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera mengatasi berbagai masalah yang ada, sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan amanah konstitusi kita," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2).
Menurut Lestari, sejumlah masalah seperti antara lain belum meratanya akses mendapatkan pendidikan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan karena berbagai masalah yang belum tuntas, harus segera diatasi.
Baca juga : Pemajuan Kebudayaan Nasional Harus Konsisten untuk Menjawab Tantangan Globalisasi
Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, isu pemerataan pendidikan saat ini mulai bergeser dari pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar ke tingkat SMA dan perguruan tinggi.
Catatan Badan Pusat Statistik pada 2022 angka partisipasi kasar (APK) SMA dan sederajat anak di perdesaan 81,23%, sedang di perkotaan melaju hingga 88,70%.
Demikian juga kesenjangan APK belajar di perguruan tinggi lebih lebar lagi antara anak desa dan kota pada 2022, yaitu 23,05% di perdesaan dan 37,13% di perkotaan.
Baca juga : Butuh Keteladanan dan Semangat Pembelajar untuk Antisipasi Tantangan di Masa Depan
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap sejumlah program beasiswa yang ada saat ini bisa disalurkan dengan lebih merata dan tepat sasaran untuk menekan kesenjangan yang terjadi.
Selain itu, jelas Rerie, upaya untuk mendalami penyebab kesenjangan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya misalnya, harus segera ditemukan dan diatasi.
Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan akses pendidikan tersebut.
Dengan begitu, tegas Rerie, kesempatan mendapatkan pendidikan setingkat SMA dan perguruan tinggi dapat lebih merata bagi masyarakat di tanah air, sehingga potensi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih berkualitas dan berdaya saing menjadi lebih besar. (RO/Z-4)
Umumnya tindak kejahatan ini akan terjadi di media sosial Instagram, X hingga Facebook. Bahkan, pelaku juga akan melakukan modus penipuan melalui aplikasi chating
BEBERAPA waktu lalu diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo kaget dengan rasio jumlah penduduk Indonesia di jenjang S-2 dan S-3.
Rendahnya APK bisa diatasi oleh pemerintah dengan mengarahkan sebagian besar lulusan SMA/SMK sederajat untuk memilih kuliah jenjang diploma agar mudah masuk dunia kerja.
Sebagian besar APK menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengolah sampah alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 menjadi bahan bakar alternatif.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved