Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TEPAT pukul 22.10 WIB malam, tepat di hari pemungutan suara serentak pada Rabu (14/2). Sejumlah penyelenggara Pemilu 2024, baik dari unsur Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS), dan Saksi Paslon, masih berkutat menghitung turus demi merekapitulasi suara rakyat, khususnya suara untuk Pemilihan DPR RI.
Malam itu, TPS 073 di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, baru saja menyelesaikan penghitungan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Setelah dilakukan penghitungan, kemudian KPPS melakukan rekapan salinan dalam formulir C-Hasil Salinan, baik untuk PTPS maupun Saksi Paslon.
Jika dilihat proses berlangsungnya, Pemungutan Suara di TPS tersebut dan beberapa TPS lainnya di apartemen dengan ribuan DPT tersebut, memang rata-rata selesai pada pukul 13.30 WIB. Saban kali Pemilu, TPS di Kalibata City memang tak lepas adanya konflik dari warga yang tidak ber-KTP setempat tapi ingin mencoblos.
Baca juga : Jelang Penghitungan Suara, Bawaslu Temukan Banyak Masalah
Akhirnya, KPPS selain menangani ratusan warga (DPT) yang ingin mencoblos, juga harus menjawab dengan sabar bagi masyarakat yang ingin mencoblos tapi tidak termasuk dalam Pemilih DPT, DPTb, maupun DPK.
Berlarut-larutnya proses pemungutan suara tersebut, membuat penghitungan suara untuk PPWP baru bisa berjalan sekitar pukul 15.00 WIB. Meskipun demikian, KPPS, PTPS, hingga Saksi Paslon berupaya serius mengawal tiap penghitungan dengan cermat. Bahkan, di saat melakukan perekapan surat suara ke C-Salinan Hasil, sempat terjadi selisih antara surat suara yang dihitung dengan laporan yang tertulis. Namun, hal itu teratasi atas kesabaran tiap pihak.
“Kami, seluruh unsur penyelenggara Pemilu di TPS 073, memang dari awal memiliki prinsip kehati-hatian dalam tiap tahapan. Mulai dari pemungutan, penghitungan, perekapan, hingga membawa surat suara ke kecamatan. Cepat atau lambat itu relatif, yang penting kami berikhtiar untuk bekerja sebaik mungkin sesuai prosedur,” ujar PTPS 073 Kalibata City Ridwan Budiman di tengah-tengah proses penghitungan suara DPRD DKI, Rabu (14/2) malam.
Baca juga : Bawaslu Minta KPU tak Tutup-tutupi Proses Rekapitulasi Suara
Dalam pemantauan Parlemetaria, hingga dini hari sekitar pukul 01:00 WIB dini hari, mereka masih berkutat menghitung suara, khususnya Pileg DPRD DKI. Ratusan caleg yang ‘bertarung’ memperebutkan kursi Kebon Sirih menjadi kewajiban untuk dihitung suaranya satu per satu. Beberapa anggota KPPS, ada yang bergantian hilir mudik keluar area TPS semata untuk membeli makanan atau kopi agar mata tetap terjaga.
Ketua KPPS 073 Wella Monista terlihat membawa beberapa makanan, seperti gorengan, buah-buahan, hingga menyediakan dispenser untuk membuat kopi dan teh hangat, Ya, KPPS dan PTPS tercatat sudah mulai bekerja sejak pukul 5 dini hari sehingga wajar jika harus berupaya menyerang rasa kantuk hingga lebih dari 12 jam bekerja.
Sekitar pukul 5.30 WIB, Kamis (15/2), penghitungan suara sempat break istirahat sekaligus menunaikan salat Subuh di salah satu tower di Kalibata City setelah penghitungan suara DPD. Baik, KPPS, PTPS, maupun Saksi Paslon, terlihat bergantian untuk istirahat keluar area TPS. Baik KPPS maupun PTPS pun tak lupa untuk mengirimkan hasil foto timestamp tiap tahapan pemungutan suara baik melalui Aplikasi Sirekap maupun Siwaslu sebagai sebuah tanggung jawab kinerja.
Baca juga : Sirekap KPU Ngadat, Rekapitulasi Suara Pemilu di Gresik Molor
Hingga akhirnya, seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai sekitar pukul 8.30 WIB pagi. Empat Kotak Suara yang masing-masing berisi surat suara yang terpakai, tidak terpakai, rusak, maupun C-Plano tersimpan rapi dalam kotak.
“Pemilu memang lima tahunan, tapi kinerja mereka yang terpilih dari hasil Pemilu dirasakan tiap hari. Karena itu, meski berjuang melawan rasa kantuk, kami berupaya agar tiap suara direkap dengan baik. Kami yakin ada kekurangan, tapi karena proses penghitungan dilakukan berjenjang, pasti ada koreksi di tingkat atas. Apalagi ada saksi paslon yang mengikuti tiap proses pemilu,” tutupnya. (S-3)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Saksi mewanti-wanti KPU agar jangan sampai publik kemudian menafsirkan informasi dalam Sirekap dengan keliru.
Dari ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan selama 1 hari.
KPU mengumumkan jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sejak Rabu (14/2) sampai Jumat (23/2) sebanyak 60 orang.
Anggota KPPS telah bekerja penuh semangat dan gotong royong di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)
PETUGAS KPPS di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh terus bertumbangan. Persoalan gangguan kesehatan hingga harus dirawat di rumah sakit lebih serius itu diduga terlalu kelelahan.
BIMBINGAN teknis (bimtek) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 dinilai tidak praktis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved