Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan keberatan atas putusan pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) karena dianggap sebagai modus lepas dari tanggung jawab pembayaran utang dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan, hal yang dilakukan KLHK sudah tepat. Pasalnya, apa yang dilakukan PT RKK dengan pura-pura pailit dikatakan bukanlah modus baru.
“Ini modus yang sering dipakai korporasi yang harus penuhi tanggung jawab atas kejadian yang mereka lakukan. Beberapa kasus lain juga cukup banyak terjadi, ada yang dinyatakan pailit karena terlilit utang, berkonflik, dan sebagainya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (12/2).
Baca juga : KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini Alasannya
Lebih lanjut, menurutnya keputusan pailit tersebut juga harus dipertanyakan serius dan harus dicek apakah betul-betul pailit atau modus seperti kasus lain yang terjadi.
Selain itu, meskipun PT RKK dinyatakan pailit, harus ada upaya penagihan terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi.
“Jadi pailit bukan alasan lari dari tanggung jawab untuk bayar utang atau denda terhadap aturan perlindungan wilayah konsensi yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan,” tegas Uli Artha.
Baca juga : Walhi Ungkap 14 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan Selatan
Menurutnya hal itu perlu untuk terus diperjuangkan sebab akan sulit menagih pertanggungjawabannya ketika perusahaan sudah dikuasai oleh perusahaan lain.
“Kalau pun take over atau lelang itu terjadi, harus dicek lagi apakah ada keterkaitan dengan PT RKK. Harus dicek karena beberapa case ketika dilelang beralih ke perusahaan yang punya relasi yang sama. Banyak hal yang harus diperiksa lagi. Ketika pun terjaid pailit dan take over, tidak menghilangkan tanggung jawab PT RKK atas pembayaran denda yang harus dibayarkan,” pungkasnya. (Z-5)
Baca juga : Tata Niaga Timah Indonesia Semrawut
Hal ini agar kurator asal Indonesia yang mengurus aset debitur pailit mendapatkan kepastian dalam penelusuran, pelacakan dan pemulihan aset di luar negeri.
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
KLHK melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan atau renvoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang saat ini sedang dalam proses persidangan.
DJKN Kementerian Keuangan mencatatkan total nilai transaksi lelang Rp44,34 triliun dalam 2023. Ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan lelang di Indonesia.
Amos Cadu Hina menilai BUMN PT Istaka Karya masih meninggalkan sejumlah utang puluhan miliar rupiah dari subkontraktor dan suplier mitra yang belum diselesaikan,
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved