Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH kasus bunuh diri serta pembunuhan dalam satu keluarga yang belakangan mencuat menjadi keprihatinan yang jangan dibiarkan agar tak terulang. Masyarakat perlu meningkatkan kepekaan secara sosial untuk mencegahnya.
Hal itu disampaikan Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto, Rabu (13/12).
"Masyarakat harus mengembangkan mekanisme deteksi dini untuk peka dan supaya mencegah korban jatuh," kata Bagong ketika dihubungi.
Baca juga : Terjerat Utang Pinjol jadi Motif Ayah di Malang Bunuh Diri Setelah Racuni Istri dan Anak
Satu pekan terakhir, publik dihebohkan pembunuhan empat anak oleh sang ayah yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Baca juga : Kasus Bunuh Diri Satu Keluarga Jadi Fenomena. Ada Apa?
Selang beberapa hari, muncul kasus di Kabupaten Malang. Seorang guru di ditemukan tewas bersama istri dan seorang anaknya. Satu keluarga yang tinggal di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, itu diduga bunuh diri lantaran terkait hutang.
Menurut Bagong, kasus yang terjadi baru-baru ini menunjukkan pentingnya kepekaan sosial warga untuk ditingkatkan. Dari kasus Jagakarsa, ada gejala child abuse sementara kasus di Malang erat kaitannya dengan tekanan kemiskinan.
"Ada child abuse yang pararel dengan tingkat stres dan tekanan kemiskinan," kata Bagong. (Z-8)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved