Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUNA memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kesehatan, BPJS Kesehatan meluncurkan Buku Tabel Mortalitas dan Morbiditas Penduduk Indonesia tahun 2023. Peluncuran buku tersebut dilakukan pada peringatan International UHC Day, Selasa (12/12).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan buku tersebut berisi tentang data mengenai profil kesehatan masyarakat Indonesia yang selama ini. Data-data tersebut kemudian diolah dan menjadi acuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan dinamika populasi.
“Saat ini Indonesia membutuhkan tabel mortalitas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Apalagi penyelenggaraan Program JKN dengan cakupan luas menghasilkan data yang besar dalam pembentukan tabel mortalitas. Data tersebut menggambarkan kondisi kesehatan penduduk Indonesia dan membantu dalam pengembangan tabel yang akurat dan relevan,” kata Ghufron di kantor BPJS Kesehatan.
Ia menambahkan, tabel morbiditas ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak untuk bekerja dengan lebih baik dan presisi dalam menghadirkan produk-produk asuransi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peerlindungan atas risiko terjadinya penyakit kritis.
Selain buku tabel mortalitas dan morbiditas, diluncurkan pula buku Profil Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2014-202. Buku tersebut merupakan sebuah summary dari telaah review pemanfaatan berkelanjutan yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan sebagai wujud dari rencana stratefis BPJS Kesehatan pada kndali mutu dan kendali biaya terhadap program-program pelayanan kesehatan.
“Melalui peluncuran kedua buku tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen utuk terus mendukung pencapaian UHC melalui pengumpulan dan analsisi data yang akurat untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Partisipasi aktif dan dukungan para pemangku kepentingan adalah kunci dalam upaya mewujudkan UHC di Indonesia,” bebernya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menjelaskan, penyusunan buku itu melibatkan kolaborasi dengan berbagai ahli di bidang akademisi, Persatuan Aktuaris Indonesia, serta mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga. Tabel tersebut disusun berdasarkan data kepesertaan Program JKN periode 2018 sampai dengan 2022 yang telah mendekati populasi penduduk Indonesia.
“Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan keakuratan data dalam tabel tersebut, kami akan menyusun rencana pembaruan dan pengembangan secara komperhensif. Rencana ini menekankan pentingnya menjaga buku ini sebagai living document yang akan terus diperbarui dan disempurnakan seiring berjalannya waktu,” pungkas dia.(H-1)
BPJS Kesehatan juga sudah melakukan banyak inovasi dalam proses pelayanan, sehingga mendapat sejumlah penghargaan dari ISSA (International Social Security Assiciation).
Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal ketersediaan obat-obatan inovatif.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan kini sudah menembus angka 100,02 persen.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melindungi seluruh masyarakatnya ke dalam Program JKN.
Menjawab tantangan keberlangsungan program, penyelenggara jaminan sosial juga harus adaptif dalam mengembangkan inovasi pembiayaan.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved