Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PB PGRI Mansur Arsyad menjelaskan KLB Jawa Timur lalu yang menghasilkan kepengurusan baru PB PGRI periode 2023-2028 di bawah kepemimpinan Teguh Sumarno merupakan hasil dari kesepakatan para pimpinan di sejumlah wilayah yang tidak puas dengan kinerja pengurus PGRI.
“Saya kira ketidakpuasan ini lumrah terjadi pada organisasi khususnya organisasi massa dan sosial. Harusnya dikelola secara baik, profesional, dan rasional sehingga bisa menjadi energi yang positif. Persoalannya, ketua umum sebelumnya tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk melalui konflik dengan baik, lalu masalah itu terus berkembang terjadi KLB,” ungkap Arsyad saat dihubungi Media Indonesia pada Jum’at (17/11).
Terkait SK Menkumham yang menjadi bukti sah kepengurusan PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028, Arsyad menjelaskan bahwa hal itu ditempuh untuk menguatkan hasil KLB secara hukum.
Baca juga : Teguh Sumarno Jadi Ketua Umum PB PGRI Periode 2023-2028
“Proses mendapatkan SK Kemenkumham itu menggunakan metode yang resmi melalui beberapa tahap ada proses, pengajuan, verifikasi dan persetujuan. Justru hasil ini harus dihormati dan dijalankan,” ungkapnya.
Baca juga : PB PGRI Tolak Penyelenggaraan KLB Surabaya
Kendati demikian, Arsyad mengakui bahwa hingga kini masing-masing pihak belum membuka komunikasi. Disebutkan bahwa hasil KLB merupakan salah satu cara untuk mereformasi organisasi PGRI menjadi lebih demokratis.
“Kami pengurus besar yang terpilih dari kongres itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik ataupun pemilu. Hal ini murni untuk memperbaiki kondisi organisasi, kami melihat bahwa organisasi ini perlu ada perubahan dan revitalisasi,” ungkapnya.
Menurut Arsyad, tantangan PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia akan semakin besar, sehingga dibutuhkan perubahan cepat untuk menjawab berbagai persoalan yang ada.
“Tidak perlu lagi menunggu, karena dari tahun ke tahun hanya itu saja programnya tidak ada kebaruan, karena itu kami mencoba memberikan sebuah inovasi terutama dalam hal pengembangan keprofesian guru,” jelasnya. (Z-8)
Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP
Pemerintah mengupayakan atlet tenis meja Merah Putih bisa tampil setelah absen pada dua edisi SEA Games terakhir akibat dualisme kepengurusan federasi.
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved