Pimpinan Satpol PP Tangerang Selatan Intimidasi Warga Perumahan Kluster Adena 1

   PENGURUS lingkungan warga Kluster Adena 1 Graha Raya Bintaro mengaku dikejutkan dengan adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Surat bernomor 005/060/Satpol PP/2023 tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Oki Rudianto itu menyebutkan terjadi dugaan pelanggaran Perda Kota Tangsel terkait Penyelenggaraan jalan kota.
   Surat tersebut menyoal status batas wilayah barat Graha Adena 1 RT 003 RW 010 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang diklaim oleh warga Perumahan Pondok Jagung 2 sebagai jalan umum. Padahal sesuai site plan No.653/3865.BAPEDA/2001 yang dimiliki warga Kluster Adena bahwa wilayah yang dipersoalkan tersebut tergambarkan garis terluar tertutup tidak terputus, sejatinya berupa batas wilayah yang tersambung dengan tembok-tembok perbatasan wilayah perumahan Kluster Adena dan posisinya berada di dalam perumahan Kluster Adena.
   "Kami heran dengan sikap Satpol PP yang menerima begitu saja pengaduan oleh warga perumahan Pondok Jagung 2. Padahal bukti-bukti otentik yang Satpol PP sudah miliki bahwa wilayah yang dipersoalkan tersebut bukan pelintasan (jalan umum) namun batas wilayah Perumahan Adena 1," ujar salah seorang pengurus RW 010 Adena 1.
   Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi persis pada 5 tahun lalu dan bertepatan menjelang agenda nasional pemilihan umum. Yang mengherankan lagi, berbarengan dengan datangnya Surat Panggilan tersebut, datang pula Surat Peringatan bernomor 300.1.1/ 1172 /Satpol PP/2023 tertanggal hari yang sama yang dilayangkan kepada Ketua RW 010 demisioner. Isi suratnya memerintahkan agar pembatas/portal yang terpasang di batas wilayah barat perumahan Adena 1 untuk dibuka.
   Maka muncul kecurigaan dan dugaan dari sebagian besar warga Adena 1 bahwa terbitnya Surat Panggilan dan Surat Peringatan tersebut didorong oleh adanya kepentingan tertentu dari 'orang kuat' yang ingin memaksakan kehendak dengan menabrak fakta lapangan dan bukti-bukti otentik lainnya.
  Untuk diketahui pula, Surat Peringatan dari Satpol PP Tangsel yang isinya memerintahkan Pengurus RW 010 untuk membuka portal yang dipasang oleh pihak pengembang sejak awal itu, tidak didahului dengan pencarian keterangan dari Pengurus RW 010. Pasalnya, pemberian keterangan oleh pengurus RW 010 Kluster Adena baru akan dilakukan pada 20 September 2023.
  Merespons sikap Satpol PP yang terkesan arogan tersebut, warga Adena 1 yang merasa terintimidasi bertekad untuk melakukan perlawanan hingga menuntut balik Satpol PP yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas ketertiban masyarakat. Warga Adena 1 juga beralasan, selain bukti-bukti formal yang dimiliki, jika batas wilayah barat dibuka dan diperuntukan sebagai jalan umum maka akibatnya akan ada sekitar 300 kk (warga Adena 1 dan Adena 2) yang terancam keamanan lingkungannya karena lalu lalang pelintas dan kendaraan dari luar.
   "Kami sangat menyayangkan sikap Satpol PP Tangsel yang selama ini telah keliru dalam mengidentifikasi obyek permasalahan. Setelah berembuk, seluruh warga membuat Forum Warga Adena dan akan melaporkan Kepala Satpol PP ke Walikota Tangsel karena mengintimidasi warga tanpa pertimbangan yang akurat," ujar Al Ridho yang mengikuti musyawarah warga Adena 1 tersebut, Minggu (17/9).
   Perlu diketahui, berdasarkan pengakuan warga Adena 1 saat mereka membeli rumah di Kompleks Adena 1 bahwa pihak pengembang dengan jelas menyebutkan model perumahan yang mereka jual adalah bersistem kluster, yang artinya hanya ada 1 pintu keluar-masuk bagi warga dan tamunya. "Kalau pakai asumsi dari pihak Pol PP dan pihak lain yang memaksakan hal ini, artinya seluruh perumahan se-Tangsel yang sudah diserahterimakan PSU nya kepada Pemkot, yang bilamana di batas wilayahnya terdapat portal/pagar, ya ayo... sama-sama untuk dibuka, tanpa tebang pilih. Jangan cuma dikenakan ke perumahan kami saja. Termasuk di rumah-rumah milik pejabat Tangerang Selatan", imbuh Al Ridho.(H-1)