Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan. Ini harus menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional.
"Temuan sejumlah penyimpangan pada PPDB 2023 harus menjadi dasar perbaikan sistem penerimaan peserta didik, agar setiap warga negara mendapatkan hak pembelajaran dan pendidikan yang setara," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9). Ombudsman RI menyampaikan hasil pengawasan PPDB 2023 kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) pada Selasa (5/9/2023).
Berdasarkan hasil pengawasan pada PPDB di 158 sekolah dan 126 madrasah di 28 provinsi dan atau 58 kabupaten/kota di Indonesia, Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah temuan antara lain praktik manipulasi bahkan pemalsuan dokumen kependudukan untuk pemenuhan jalur zonasi, serta praktik titip siswa untuk masuk sekolah tertentu dari berbagai pihak, dalam proses PPDB. Menurut Lestari, temuan Ombudsman RI itu harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Ajak Mahasiswa USK Pelajari Sejarah Aceh
Sejumlah praktik menyimpang tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera diperbaiki dengan konsiten menerapkan upaya pengawasan dan transparansi dalam menjalankan setiap kebijakan. Setiap warga negara, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
Karena itu, Rerie berharap, para pemangku kebijakan harus mampu menerapkan sejumlah peraturan yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Anggota Majelis Tinggal Partai NasDem itu mendorong agar penerapan kebijakan di sektor pendidikan nasional harus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.
Baca juga: Nilai-Nilai Kebangsaan Masyarakat Aceh Modal Penting Menjawab Berbagai Tantangan
Itu karena, tegas Rerie, sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan nasional. "Hanya dengan SDM yang terdidik dan berkarakter kuat, kita mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan," pungkas Rerie. (Z-2)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB. Mereka juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak fair yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Sosiolog UNJ, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan banyak orangtua rela melakukan berbagai cara untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah negeri.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved