Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mandatory spending kesehatan dihapus karena sektor kesehatan harus fokus pada output atau hasil bukan pada input atau biaya yang dikeluarkan.
"Kita harus fokus ke hasil bukan uangnya seperti uangnya banyak tapi hasil stunting yang enggak turun. Padahal kita ingin stunting turun dan kematian ibu dan anak (KIA) juga turun," kata Budi dalam Dialog UU Kesehatan dari FMB9, Senin (17/7).
Ia menekankan bahwa untuk sektor kesehatan agar fokus yang diutamakan pada hasilnya bukan anggarannya. Ia mencontohkan anggaran kesehatan sebelumnya merupakan mandatory dari APBN anggaran pemerintah paling besar sesudah provinsi di Pulau Jawa ialah Aceh dan Papua namun daerah tersebut masih perlu ditingkatkan sektor kesehatannya.
Baca juga: Dua Prioritas di UU Kesehatan, Kualitas dan Regulasi
"Apakah dengan anggaran yang besar sektor kesehatannya dibandingkan Sumatra Utara, Sulawesi Selatan bagus mana. Kemudian di internasional anggaran kesehatan Amerika Serikat USD12.000/kapita/tahun dengan harapan hidup 80 tahun, kemudian Jepang spending di kesehatan USD4.800/kapita/tahun namun harapan hidupnya 84 tahun dan Korea Selatan 84 tahun dengan spending USD3.400/kapita/orang," jelasnya.
Sehingga tidak bisa dilihat antara korelasi besaran uang dengan derajat kesehatan antara input dan output.
Baca juga: Aturan Turunan UU Kesehatan Diharapkan Rampung September
"Pemerintah haus jelas menyusun langkah-langkah konkrit sehingga perlu dibentuk Rencana Induk Kesehatan. Sehingga rencana 5 tahun ke depan bisa ditangani hingga ke akar," pungkasnya. (Iam/Z-7)
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
Data Outlook Perokok Pelajar Indonesia pada 2023, sebanyak 47,06% anak membeli rokok secara eceran dengan tempat membeli rokok terbanyak di kios.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved