Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E, M.B.A. merupakan dosen dan juga lulusan di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan limu Politik Universitas Terbuka (UT) meluncurkan buku berjudul "PPHN Tanpa Amendemen".
Buku ini sebagai saripati dari disertasi pada saat Sidang Promosi Doktoral, di Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Buku ini diperkuat dengan sub judul pada buku tersebut yakni 'Pemikiran Analitik Dasar Hukum Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesin Emas 2045.'
Baca juga: UT Kembali Peroleh Gelar Akreditasi A bagi Program Magister Pendidikan Dasar
Untuk membahas lebih dalam intisari dari buku tersebut, maka MPR RI dan UT menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR aligus peluncuran buku tersebut.
Peluncuran buku ini ditandai dengan membahas lebih mendalam tentang buku dari karya Bambang Soesatyo,. Dengan menghadirkan para pembahas: Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH. MH (Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Periode 2013-2015), dan Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
Acara ini akan dipandu oleh Moderator kepada Prof. Dr. Gorky Sembiring,Msc.
Sosialisasi Empat Pilar dan Peluncuran buku yang diselenggarakan pada Selasa (21/3) di Universitas Terbuka Convention Center, Jakarta.
Penandatanganan MoU antara UT dan Perpusnas
Acara sosialisasi ini juga dibarengi dengan penyelenggaraan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara UT dengan Perpustakaan Nasional RI dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan UT.
Ruang lingkup MoU ini meliputi a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi. b. Pengembangan sumber daya perpustakaan. c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan.
Baca juga: UT Serahkan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
Satu hal prestasi yang membanggakan buat UT, pada tanggal 2 Januari 2023, Perpustakaan UT mendapatkan Akreditasi dari Perpustakaan Nasional RI dengan nilai A.
Pada kesempatan ini secara seremonial diadakan penyerahan Sertifikat Akreditasi dari Perpustakaan Nasional RI kepada UT.
Baca juga: Catat Lebih dari 2 Juta Alumi, UT Makin Dipercaya Masyarakat
Kepala Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Sekertaris Utama Pepustakaan Nasional RI Ibu Ory Sofana, M.Hum, menyerahkan sertifikat akreditasi kepada Rektor Universitas Terbuka Prof Ojat Derojat M.Bus., Ph.D., didampingi Kepala Perpustakaan UT, Dr. Sri Sediyaningsih,Msi. (RO/S-4)
Kesadaran terhadap isu perubahan iklim meningkat di antara lembaga filantropi, bahkan pada lembaga yang tidak terkait langsung dengan isu-isu perubahan iklim.
Langkah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan kecintaan terhadap Al Quran di kalangan generasi muda
Buku yang berjudul Garuda & Trisula: Hubungan Indonesia-Ukraina 1946-2022 menggambarkan hubungan bilateral Indonesia-Ukraina.
Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, menegaskan pentingnya melekatkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia.
Untuk memperkaya tulisannya, ia mengumpulkan berbagai dokumen seperti manuskrip kuno berbahasa Belanda dan tulisan Barnes soal Edang.
KBRI Addis Ababa meluncurkan buku tentang potensi Afrika untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang kawasan yang semakin berkembang tersebut.
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved