Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk mendesain dan membangun tata kota wilayah dengan baik. Pembangunan, sambung Jokowi, harus didasarkan pada potensi yang dimiliki.
"Hati-hati yang namanya tata kota. Seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kota dengan baik, sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta tiap-tiap pemerintah daerah menyusun rencana induk penataan kota dan juga menetapkan slogan yang memiliki visi. Dua hal itu harus bisa menunjukkan keunggulan atau keunikan wilayah masing-masing.
"Jangan semua kota/kabupaten kita ini sama semua slogannya. Semua mirip-mirip. Ada beriman, ada berseri, ber ber ber semua. Buatlah brand kota sesuai potensi dan keunggulan," ungkap mantan wali Kota Surakarta itu.
"Misalnya, kota pisang. Kenapa tidak? Bisa juga kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik. Bisa kota mebel," tukasnya.
Baca juga: Masakan Padang Miliki Ciri Khas yang Buat Rasanya jadi Mendunia
Jokowi pun memaparkan begitu banyak potensi yang dimiliki kota/kabupaten di Indonesia yang bisa disandingkan dengan slogan kota di negara lain. Salah satunya adalah Jepara yang bisa menjadi kota mebel seperti halnya High Point di North Carolina, Amerika Serikat, yang terkenal dengan pameran mebel tahunannya.
"Kita memiliki kekuatan ikan, kalau di Jepang ada Tsukiji, fish market yang betul-betul terkenal, seluruh orang tahu, kenapa di Ambon, di Maluku Utara tidak ada yang menyiapkan branding ini? Kita ini memiliki banyak, sehingga perlu yang namanya masterplan," jelas Jokowi.
Setelah rencana dan slogan dibuat, Presiden menekankan pemerintah daerah juga harus konsisten dengan semua itu.
"Harus konsisten. Kalau sudah kota pisang berarti tanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu. Kemudian, siapkan industri untuk pascapanen pisang sehingga brand kota itu akan kelihatan," pungkasnya.(OL-5)
EUDR akan membuat akses pasar produk olahan kayu dari Indonesia sulit masuk ke pasar Eropa karena persyaratan bahan baku yang ketat.
Industri mebel dan kerajinan tengah menghadapi tantangan karena melemahnya pasar ekspor mebel Indonesia di tahun 2023.
Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, kerja sama itu juga dilakukan dalam rangka peningkatan penguasaan pasar domestik, khususnya bagi pelaku UKM.
Tiga hal penting yang menjadi permasalahan di Industri Mebel dan Kerajinan Nasional yang perlu segera diatasi oleh pemerintah, yaitu masalah bahan baku, tenaga kerja (SDM), dan masalah Pasar.
Pangsa pasar ekspor produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia ingin ekspansi ke Amerika Utara.
kolaborasi menjadi hal yang sangat penting untuk merespon kritikan Presiden Joko Widodo tentang kinerja industri mebel nasional yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved