DPR: Pemerintah Harus Berikan Informasi Terukur Soal Cuaca Ekstrem

PERBEDAAN prediksi cuaca antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diharapkan tidak terjadi lagi.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Suryadi, Rabu (28/12).

Sebelumnya Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin menyebut adanya badai besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten, pernyataan tersebut berdasarkan analisis data dari Satelit Early Warning System (Sadewa).

Namun berbeda dengan BRIN, BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai.

Hari ini (28/12) di wilayah Jabodetabek menurut BMKG masih kategori aman karena intensitas hujan diperkirakan adalah hujan ringan hingga sedang. Dari pemodelan BMKG, Jabodetabek baru akan diguyur hujan lebat pada 30 Desember 2022. Selain itu, BMKG meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah karena hujan ekstrim dan badai itu berbeda.

Baca juga: Presiden: Soal Cuaca, Ikuti BMKG

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.

"Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi," terang Suryadi.

"Masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," pungkasnya. (Iam/OL-09)