Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agama RI bekerja sama dengan Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi menggelar 2nd ASEAN Countries Conference in Indonesia 2022. Konferensi diikuti 140 peserta dari negara-negara ASEAN dengan menghadirkan narasumber para pimpinan ormas Islam, tokoh agama, dan akademisi dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Arab Saudi.
‘Khairu Ummah’ atau Umat Terbaik menjadi tema besar Konferensi Islam ASEAN ke-2 yang dihelat di Nusa Dua, Bali, 21-23 Desember 2022. Sebelum dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, 2nd ASEAN Countries Conference in Indonesia 2022 diawali dengan sesi dialog bertajuk Khairiyatul Ummah fil ‘Ilmi wal ‘Amal atau Menuju Ummat Terbaik dalam Pengetahuan dan Amal.
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam paparannya menyampaikan tantangan harmoni sosial dan moderasi beragama di depan ratusan delegasi. Menurut Guru Besar Ilmu Hadist UIN Alauddin Makassar ini, setidaknya ada enam tantangan yang tengah dihadapi Indonesia sebagai sebuah bangsa.
"Mulai dari tantangan antarumat beragama, tantangan digital, praktik penyelenggaraan negara, dan politik identitas dalam kontestasi politik praktis," kata Kamaruddin Amin di Nus Dua, Bali, Kamis (22/12). "Kita juga sedang menghadapi tantangan melunturnya karakter dan nilai kebangsaan serta beberapa tantangan paham keagamaan," sambungnya.
Terkait tantangan paham keagamaan, Profesor jebolan Universitas Bonn, Jerman ini menyebutkan adanya indikasi kegamangan pandangan terkait hubungan agama dan negara serta bermunculannya ideologi transnasional dalam kehidupan beragama."Berbagai tantangan itu, kita yakini akan bisa dihadapi dengan moderasi beragama yang terus kita diseminasikan. Paham keagamaan moderat dan toleran dipilih oleh bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai landasan negara," ujarnya.
Kamaruddin juga menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Secara khusus, pria yang akrab disapa Prof Kamar ini mengapresiasi peran Ormas Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Ormas Islam merupakan mitra strategis pemerintah dalam berbagai program kebangsaan. Kehadiran Ormas Islam sangat instrumental dalam membentuk pemahaman masyarakat yang toleran dan moderat," tandasnya.
Sesi awal ini menghadirkan narasumber, yaitu:Prof. Dr. Muhammad bin Umar Bazmol, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, Prof. Dr. Muhammad bin Fahd Al Farih, Syeikh Sa’ad bin Syayim Al Anzi, dan Dr. Abdullah Al Jadi’. (Dis)
Melihat potensi dan fenomena disharmoni yang ada, semangat moderasi beragama harus terus digelorakan.
Moderasi beragama sering kali dipahami hanya sebagai ‘budaya keagamaan’ (religious culture).
Dengan perspektif ilmu sosiologi, teologi, antropologi, dan semua bidang ilmu bisa saling bersapa.
Moderasi beragama adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi.
Selain kaku dalam menyikapi budaya lokal, Muhammadiyah juga tak lentur dalam berhubungan dengan umat beragama yang berbeda.
Nantinya akan dilakukan pretest dan diakhiri dengan post test untuk mengukur kognitifnya, supaya tidak ada mispersepsi.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved