Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, menggelar Penganugerahan Garda Nasional Bumi dan Bencana (Garnas Buana) Award Tahun 2022, di Hotel Mulia Senayan Jakarta pada Selasa (20/12).
Kegiatan itu merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 yang memberikan arahan dan dukungan konkrit kepada pemerintah daerah untuk melindungi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana maupun warga negara yang menjadi korban bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana berorientasi pelayanan dasar dengan tiga layanan.
Tiga layanan dasar itu terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIE sebagai salah satu sub-layanan); Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Gladi Kesiapsiagaan sebagai salah satu sub-layanan); serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (pencarian, pertolongan dan evakuasi sebagai salah satu sub-layanan).
Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana juga telah diperkuat dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang secara khusus menyebutkan bahwa penerapan SPM wajib memenuhi 4 tahapan inti, yaitu pendataan kebutuhan, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pelayanan dasar. Tahapan tersebut dilaksanakan agar penerapan SPM dapat dilakukan lebih terarah dan fokus pada target layanan yaitu pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Dengan berbagai tantangan seperti jangkauan wilayah yang luas, banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani, belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi maupun substansi SPM, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta tingkat kerentanan maupun intensitas bencana yang semakin meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai dengan karakteristik dan kapasitas wilayah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana di tengah tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
Dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana di daerah dan membuat setiap pemerintah daerah lebih siap serta sigap dalam menghadapi bencana, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah korban jiwa ketika terjadi bencana.
“Semoga SPM yang kita wujudkan dari tahun ke tahun dapat meminimalisir ekses korban bencana,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, saat memberikan laporan di hadapan Menteri Dalam Negeri M. Tito Krnavian yang hadir untuk memberikan secara langsung penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi.
Tito Karnavian menekankan tentang pentingnya mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan terintegrasi.
“Isu penanganan bencana harus menjadi isu prioritas bagi para kepala daerah. Mari membuat rencana yang lebih sistematis dan terintegrasi, dari hulu sampai hilir dalam penanggulangan bencana. BNPB bersama Basarnas membuat guidelines, dan Kemendagri memandu para pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya hingga penyusunan anggaran dan audit pemeriksaan. Karena momentum bencana dapat memupuk kesetiakawanan sosial nasional bangsa,” ujarnya.
Baca juga : Perkuat Keselamatan Lalu Lintas, Jasa Raharja Jaring Masukan Publik
Dalam kurun waktu peniliaian yang realtif singkat, Garnas Buana Award Tahun 2022 kali ini diikuti oleh 187 daerah, terdiri dari 26 provinsi dan 161 kabupaten/kota, dengan mekanisme penilaian yang dikombinasikan antara penggunaan platform digital dengan penilaian tim juri independen yang melibatkan akademisi dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI).
Terdapat 5 kategori penghargaan yang diberikan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota berprestasi dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.
Pertama, Penghargaan Garda Siap Sigap Literasi, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik yang melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam lingkup pelayanan informasi rawan bencana. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Kabupaten Magelang di urutan pertama dan Kota Medan di urutan kedua.
Kedua, Penghargaan Garda Siap Sigap Aksi, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik yang melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan, dalam lingkup pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Kota Tidore Kepulauan di urutan pertama dan Kabupaten Bantul di urutan kedua.
Ketiga, Penghargaan Garda Siap Sigap Reaksi, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik yang melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) korban bencana, dalam lingkup pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Kabupaten Kudus di urutan pertama dan Kota Kotamobagu di urutan kedua.
Keempat, Penghargaan Garda Siap Sigap Sakti, diberikan kepada Provinsi terbaik yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Provinsi Jawa Barat di urutan pertama, Provinsi Sumatera Utara di urutan kedua, Provinsi Banten di urutan ketiga, Provinsi Jawa Timur di urutan keempat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di urutan kelima.
Kelima, Penghargaan Garda Buana Utama, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik secara agregat pada 3 (tiga) jenis layanan SPM yang meliputi: Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Gladi dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi (PPE) korban bencana. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Kota Medan di urutan pertama, Kabupaten Lombok Barat di urutan kedua, dan Kota Ambon di urutan ketiga.
Para penerima penghargaan juga mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung dalam SPM Sub Urusan Bencana berupa sepeda motor. (RO/OL-7)
Tagana diharapkan dapat lebih mengembangkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menanggulangi berbagai bentuk bencana.
Pemerintah Kabupaten Kota Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta segera menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla mengingat datangnya musim kemarau.
Pengetahuan soal kesiapsiagaan bencana perlu dipahami semua pihak, tak terkeculi para pelajar atau siswa sekolah.
TERCATAT hingga kini sebanyak 151 rumah rusak dan total kerugian ditaksir capai Rp3 miliar akibat dampak gempa di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
ESTIMASI jumlah warga yang pulang kampung atau pemudik pada tahun ini mencapai lebih dari 190 juta warga.
Masyarakat yang mudik di periode ini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperoleh informasi terkait peta bencana.
Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sangat tepat mengingat wilayah Garut yang rawan bencana memerlukan upaya mitigasi dari pemerintah dan masyarakat.
Potensi bahaya bencana yang terjadi di sekolah dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik maupun staf pendidik
Aktivitas Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan peningkatan. Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna air danau di Kawah I Tiwu Ata Polo.
Pentingnya sistem peringatan dini bencana di berbagai belahan dunia yang kini menjadi pembahasan dalam High Level Panel di rangkaian World Water Forum ke-10.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved