Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMUTAKHIRAN data kependudukan langkah penting untuk mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Kebutuhan data kependudukan yang lebih aktual sangat dibutuhkan agar sejumlah sasaran program pembangunan dapat direalisasikan tepat sasaran," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12).
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyelesaikan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) Tahun 2022. Dalam jangka waktu satu tahun, keluarga Indonesia bertambah sebanyak 2.271.917. Dari hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 itu jumlah keluarga Indonesia tercatat menjadi 70.759.056.
Menurut Lestari, pemanfaatan data terkini kependudukan ini harus dimaksimalkan agar meningkatkan efektivitas program-program pembangunan yang terkait dengan SDM di Indonesia. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan data kependudukan terkini dengan kualitas data keluarga by name by address diharapkan mampu meningkatkan cakupan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan data kependudukan yang lebih rinci, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, upaya untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dapat dilakukan lebih baik. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memanfaatkan data yang sama dan terkini, sehingga proses pembangunan di Tanah Air dapat dijalankan dengan efektivitas yang tinggi.
Menurut Rerie, data kependudukan yang selalu mutakhir sangat dibutuhkan di era globalisasi yang diwarnai dengan berbagai perubahan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dengan akurasi yang tepat dalam setiap pengambilan keputusan, Rerie berharap proses pembangunan dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan untuk menjawab berbagai tantangan di masa kini dan mendatang. (OL-14)
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved