Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Akademisi sekaligus peneliti tanaman herbal Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulut, Prof Dr. Dingse Pandiangan mendorong obat tradisional teregistrasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kita mau obat-obat tradisional tersebut standar nasional melalui BPOM, pangan, perindustrian. Kalau teregistrasi orang akan merasa aman, nyaman karena sudah terstandar," katanya di Manado, Kamis (3/11).
Apabila sudah terstandar atau teregistrasi maka konsumen akan merasa tenang, dan ketika diproduksi akan laris karena dari komposisi yang dikandung obat tradisional tersebut terstandar. "Kalau masih tradisional, tampilan atau kemasan masih tradisional, konsumen akan meragu soal kebersihan atau standarnya," ujarnya.
Dia mengatakan soal manjur atau mujarab itulah yang harus dibuktikan secara keilmuan oleh akademisi atau peneliti.
"Kadarnya berapa persen, bagaimana proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan kadar efektif itu, bagaimana efektivitasnya ada penelitiannya atau semacam pengkajian. Itulah gunanya akademisi atau peneliti," ujarnya.
Menurut dia, peneliti atau akademisi arahnya tidak untuk hilirisasi, akan tetapi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau industri yang memproduksi.
"Kami sebagai peneliti atau akademisi sebetulnya dalam rangka meyakinkan standar-standarnya, sementara BPOM mengawasi standar itu apakah berjalan atau tidak," katanya.
Dia mengakui setiap daerah banyak obat tradisional hanya saja perlu terstandarisasi BPOM, setelah terstandar akan diawasi agar diproduksi sesuai standar. (Ant/OL-12)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) diminta membuat aturan yang fair tentang bahaya Bisfenol A (BPA) di galon air sekali pakai berbahan PET (polietilen tereftalat).
Pelabelan BPA merupakanĀ langkah nyata pemerintah dalam melindungi kesehatan konsumen dari risiko BPA yang memiliki efek negatif pada kesehatan publik.
Tren ancaman penyakit di Indonesia sudah mulai bergeser dari penyakit menular menjadi tidak menular.
Badan POM dan BRIN melakukan studi asesmen kesiapan BPOM untuk adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
Harga obat yang tinggi di Indonesia terjadi karena 90% bahan baku obat masih impor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved