Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLEMIK penyalahgunaan dana oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dinilai bisa berdampak signifikan terhadap pengumpulan dana umat Islam ke depan. Untuk itu manajemen ACT disarankan menanggapi persoalan ini secara responsif dengan melibatkan para stakeholders terkait.
"Sebaiknya ACT menyiapkan tim komunikasi krisis yang standby setiap saat supaya tetap responsif terhadap perkembangan isu dan pemberitaan media yang cenderung negatif," kata Dr Firsan Nova, CEO Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication, di Jakarta, Selasa (5/7).
Firsan melihat munculnya dua tagar bertendensi negatif, #AksiCepatTilep dan #JanganPercayaACT, menjadi bentuk nyata kekuatan publik dalam merespons polemik ini. Ia mengatakan permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh manajemen ACT belum akan mampu menurunkan tensi kekecewaan publik, khususnya umat Islam di Indonesia.
"Harus segera dilakukan sinergi dengan banyak pihak dan mereka juga harus bersungguh-sungguh melakukan perbaikan. Jadi permintaan maaf saja belum cukup untuk meredam amarah publik," katanya.
Lebih lanjut Firsan menyarankan dalam merespons masalah ini perlu dipikirkan cara mengisolasi isu negatif tersebut menjadi tidak bergerak liar. "Di antaranya jangan mengaitkan masalah ini dengan tahun politik. Justru hal tersebut akan semakin membuat blunder," ujarnya.
"Secara digital, ACT sebenarnya sudah memiliki fondasi yang bagus. Maksimalkan konten website dan optimalkan usaha untuk membangun narasi penyeimbang melalui media sosial internal," lanjut Firsan.
Firsan juga sepakat dengan masukan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis yang meminta manajemen ACT mengedepankan aspek amanah dan transparan dalam mengelola dana umat. "Lakukan koordinasi ACT dengan MUI atau ormas Islam lain. Isu ACT ini merupakan masalah internal yang melibatkan kepentingan dan kepercayaan umat. Jadi di sini ACT memang harus beritikad baik untuk melakukan koreksi diri," katanya.
Isu negatif terkait ACT muncul setelah laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022. Dalam laporan utama berjudul Aksi Cepat Tanggap Cuan terungkap sejumlah dugaan penyalahgunaan dana umat yang dilakukan para petinggi ACT. (OL-14)
Pada setiap kelasnya, peserta juga diajak peduli kepada isu-isu sosial kemanusiaan, serta melakukan langkah nyata melalui kerja sama dengan platform formal.
Komunikasi asertif juga dapat mendorong untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
LLDikti Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) tengah mengkaji perubahan nama Pusat Penerangan (Puspen) TNI menjadi Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) TNI.
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved