Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menggandeng tiga mitra perbankan, yakni Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), dan Bank BJB Syariah dalam implementasi pembiayaan Supply Infrastructure Financing (SIF) melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa Supply Infrastructure Financing (SIF) yang dapat dimanfaatkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kini makin diminati.
“Peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP melalui SIF,” kata Ghufron, Rabu (27/4).
Ghufron juga mengapresiasi Bank BTN, Bank Jatim dan Bank BJB Syariah atas upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Ia berharap, kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik.
"Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan," ujarnya.
Skema pengajuan SIF bisa dilakukan oleh FKTP ke Bank BTN, Bank Jatim, Bank BJB Syariah atau bank yang sudah membuka layanan SIF BPJS Kesehatan diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah dalam pemberian fasilitas kredit produktif bagi FKTP.
Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan Bank BTN, Bank Jatim dan Bank BJB Syariah lainnya adalah pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerjasama layanan perbankan lainnya termasuk kerja sama pengelolaan aset.
Pada kesempatan yang sama, 3 mitra perbankan BPJS tersebut juga menyampaikan komitmen keikutsertaan dalam Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN BPJS Kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran.
Dalam rangka penguatan kemitraan untuk peningkatan mutu layanan Program JKN ini, dalam hal pengelolaan dana BPJS Kesehatan juga memperluas kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) selain Bank BUMN termasuk perbankan berbasis syariah. Sampai dengan 31 Maret 2022, proporsi penempatan dana kelolaan Aset DJS ditempatkan pada sektor Bank BUMN sebesar 46%, pada sektor BPD sebesar 47%, dengan komposisi sektor berbasis Syariah sebesar 13%.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang memfasilitasi perbankan untuk bisa mendukung FKTP dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya peserta JKN-KIS. Salah satu bentuk dukungan Bank BTN yakni dengan menyalurkan pembiayaan kredit modal kerja (KMK) kepada FKTP melalui skema SIF.
"FKTP yang menjadi target pembiayaan Bank BTN adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya,” ujar Haru.
Menurut Haru, dari jumlah 23.219 FKTP yang saat ini bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Bank BTN menargetkan bisa menyalurkan KMK kepada sekitar 10.000 FKTP senilai Rp2 triliun. Dengan bantuan KMK ini diharapkan klinik atau FKTP ini bisa melayani peserta jaminan kesehatan lebih baik lagi. “Potensi bisnisnya memang sangat besar terutama untuk penyaluran KMK. Nantinya FKTP yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan KMK dari Bank BTN,” katanya.
Sedangkan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, dengan ditandatanganinya MoU antara Bank Jatim dan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat peserta JKN KIS untuk melakukan pembayaran iuran melalui e-channel Bank Jatim.
“Bank Jatim juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui kemudahan pembiayaan oleh Bank Jatim pada Fasilitas Kesehatan tersebut. Kami siap berkolaborasi dan berinovasi untuk menyukseskan Program JKN-KIS,” ujar Busrul Iman.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Operasional Bank BJB Syariah Vicky Fitriadi melihat bahwa BPJS kesehatan dapat menjadi mitra strategis untuk bersinergi dengan bank dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat, khususnya membantu FKTP meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta. Keikutsertaan ini merupakan komitmen Bank BJB Syariah dalam membangun fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia.
“Kami berharap ke depan akan terbangun kerjasama yang saling menguntungkan antara BPJS dengan layanan perbankan syariah guna mendukung bisnis masing-masing pihak. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung pembiayaan dan pendanaan syariah melalui perluasan akses ekonomi syariah,” tutur Vicky.
Selain kerjasama pembiayaan FKTP, Bank BJB Syariah mendukung Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN yaitu suatu gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya. “Keikutsertaan Bank Bjb Syariah dalam Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN serta sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang termasuk dalam kategori kurang mampu,” pungkas Vicky. (H-1)
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
PKS Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center, bernilai investasi Rp3,8 triliun.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Pemerintah Indonesia dan Jerman telah memperluas kerja sama mereka di bidang ketenagakerjaan melalui penempatan tenaga kerja terampil Indonesia, khususnya perawat, di Jerman.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Sangat sulit menilai kegiatan tambang bisa memberi kontribusi positif bagi Muhammadiyah dan juga masyarakat umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved